DPRD Meranti Sambangi BKN Pekanbaru Bahas Kebijakan tentang Tenaga Honorer

Batamxinwen, Kepulauan Meranti – Komisi 1 DPRD Kepulauan Meranti melakukan kunjungan kerja ke Badan Kepegawainan Negara Kantor Regional (BKN Kanreg) XII di Pekanbaru, Rabu (29/1/2010).

Kedatangan rombongan DPRD Kepulauan Meranti disambut Kepala BKN Kanreg XII yang diwakili Kepala Bidang Mutasi Prima, didampingi Kasubdit Mutasi Azmi dan Kasi Fasilitasi Kinerja Yuhazmi.

Sementara dari Kepulauan Meranti sendiri, Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Khalid Ali, SE, Ketua Komisi I Pauzi, SE, Wakil Ketua Komisi I Bobby Hariady, Sekretaris Komisi I Al Amin, S.Pd, Anggota Komisi I Dedi Putra, S.Hi, DR. M. Tartib, SH, M.Si, M. Khozin, MA, Khusairi, S.Pd, M.Si, Auzir Dan Darsini.

Turut serta Asisten III Rosdaner, Sekretaris BKD Bhakaruddin, Kabag Ortal Agustia Widodo, dan Kabag Risalah Dan Persidangan beserta Staf Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti.

Dalam rapat Komisi I bersama BKN Kanreg XII, Ketua Komisi I Pauzi, SE menyampaikan kekawatirannya terhadap nasib tenaga honorer, apabila kebijakan Pemerintah Pusat terkait Penghapusan Tenaga Honorer itu berlaku juga untuk Daerah.

“Apalagi Kabupaten Kepulauan Meranti, yang merupakan daerah perbatasan terpencil, terisolir, yang sedang dalam penataan birokrasi dan infrastruktur, juga membutuhkan banyak tenaga guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” paparnya.

Menurut Pauzi, jumlah tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih banyak dari jumlah aparat sipil negara, setidaknya ada sekitar 4000 lebih tenaga honorer.

Jika kebijakan Pemerintah Pusat memberlakukan penghapusan tenaga honorer diterapkan sampai ke tingkat daerah, dikhawatirkan hal tersebut bukan hanya berdampak buruk bagi pelayanan publik, tetapi juga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat.

“Karena sebagian ekonomi masyarakat bergantung pada ABPD Kabupaten Kepulauan Meranti,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, SE menyatakan, prihatin dengan nasib para tenaga guru honorer yang sudah lama mengabdi dengan gaji seadanya.

“Untuk itu, kami berharap Pemerintah Pusat melalui BKN memperhatikan dan mempertimbangkan tenaga honorer dan guru honorer yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya, agar bisa dialih status dari tenaga honorer menjadi ASN,” pinta Khalid.

Menurut Asisten III Rosdaner, berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005, sudah tidak memberi ruang untuk tenaga honorer, tetapi kenyatanya sistem honorer sulit dihapuskan karena memang ada kebutuhan, apalagi Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak memiliki perusahaan yang mampu menampung tenaga kerja dengan skala besar.

Sementara itu, lulusan SMA setempat diperkirakan mencapai 3.000 orang, 5O % nya melanjutkan ke perguruan tinggi dan 50 % lainnya memilih menjadi tenaga honorer, makanya jumlah tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Meranti itu mencapai 4000 lebih dan ASN lebih kurang 3000 orang.

“Di beberapa kabupaten memang ada merumahkan tenaga honorer, tetapi Kabupaten Kepulauan Meranti lebih memilih mengurangi gaji honorer dari 1,5 jt menjadi 1,2 jt daripada merumahkan tenaga honorer,” tuturnya.

Di samping itu, Rosdaner berharap agar Pemerintah Pusat memberi kewenangan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah terkait dengan kebijakan tenaga honorer karena Pemerintah Daerah lebih mengerti kondisi dan persoalan di daerah sendiri.

Dedi Putra, Anggota Komisi I, juga sempat mempertanyakan kebenaran terkait kebijakan Pemerintah Pusat mengenai pemberhentian tenaga honorer, sebagaimana yang diberitakan melalui media massa.

Dedi juga mempertanyakan sikap pihak BKN Kanreg XII terkait kebijakan tersebut, dan jenis sanksi terhadap daerah yang masih menerima tnaga honorer.

Senada dengan apa yang disampaikan Khalid Ali, SE, Dedi beserta anggota Dewan lainnya, seperti DR. M. Tartib, Khusairi, M. Khozin, AL Amin, Auzir, dan Darsini, menyatakan turut prihatin dengan nasib tnaga honorer di daerah, jika kebijakan itu berlaku juga untuk daerah.

Menanggapi apa yang disampaikan perwakilan DPRD Meranti, Kepala BKN Kanreg XII yang diwakili Kepala Bidang Mutasi Prima menjelaskan, terkait isu honorer ini tidak akan berkesudahan.

Menurutnya, berdasarkan PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Honorer menjadi PNS, Kepala Daerah dilarang mengangkat tenaga honorer apapun dan sejenisnya, tetapi pada kenyataan masih ada.

“Sejak 2005 sampai 2013, BKN sudah banyak menetap NIP dan mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS, mulai dari database, K1, dan K2, tetapi sampai saat ini pengangkatan tersebut masih belum selesai,” jelasnya.

Diakui Prima, sebelumnya ada wacana untuk menghapuskan tenaga honorer dalam masa transisi 5 tahun, mulai 2018 sampai 2023, sebagaimana pernyataan Menpan saat itu. Setelah 2023, kemungkinan tenaga honorer akan dihapuskan.

“Dalam masa 5 tahun ini yang bisa mendaftarkan CPNS dan memenuhi syarat silakan mengikuti sileksi CPNS, yang tidak memenuhi syarat bisa mengikuti seleksi PPPK dan ini akan berlangsung sampai 2023,” paparnya.

Mengenai sanksi terhadap daerah yang masih menerima tenaga honorer, menurut Prima, belum ada ketentuan terkait hal ini.

(Humas DPRD Kepulauan Meranti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here