BatamXinwen, Batam – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam mengingatkan peserta Pemilu 2019 dari partai politik dan perseorangan, untuk menyusun laporan awal dana kampanye. Hal itu bertujuan agar transparansi dana kampanye juga diketahui oleh masyarakat umum.

Komisioner KPU Batam Bidang Teknis Zaki Setiawan, mengatakan, kepada Parpol diharapkan segera menyerahkan laporan dana kampanyenya sendiri, paling lambat satu hari sebelum masa kampanye dimulai atau pada tanggal 22 September mendatang.

“Kampanye akan dilaksanakan mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019, dan itu sesuai tahapan yang telah diputuskan KPU Pusat” katanya, Rabu (5/9).

Ia menerangkan, Keterlambatan penyerahan laporan dana kampanye atau bahkan tidak menyerahkannya dapat mebatalkan keikutsertaaan peserta pemilu. Sehingga Bacaleg yang diusung salah satu parpol terpaksa akan dicoret pada wilayah pemilihan yang bersangkutan.

“Dana kampanye ini harus dipisahkan dari rekening keuangan parpol atau pribadi caleg, hal itu dilakukan agar KPU dapat membedakan laporan penerimaan dan penggunaan dana selama kampanye nantin,” tarangnya.

Menurut Zaki, dana kampanye berbentuk uang harus ditempatkan pada rekening khusus terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye dan wajib dibuka di bank umum. Sumber dana kampanye dari partai pengusul ini tidak dibatasi jumlahnya, baik berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan untuk membiayai kegiatan kampanye. Untuk barang dan jasa, dinilai dengan harga pasar yang wajar saat sumbangan diterima.

Selain itu, peserta pemilu juga bisa menerima sumbangan dari pihak lain, yakni perseorangan, kelompok, dan badan usaha nonpemerintah. Namun, jumlahnya dibatasi.

“Sumbangan dana kampanye untuk anggota DPRD dari pihak lain perseorangan maksimal Rp2,5 miliar dan dari kelompok atau badan usaha nonpemerintah maksimal Rp25 miliar,” jelasnya.

Masih Zaki, peserta pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan dilarang menggunakan dana dimaksud, wajib melaporkan kepada KPU, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Caleg juga dilarang menerima sumbangan dari pihak asing, seperti warga negara asing, pemerintah asing, perusahaan asing, atau perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing.

Hal itu juga berlaku untuk sumbangan dari penyumbang yang tidak jelas identitasnya, hasil tindak pidana, pemerintah dan pemerintah daerah, BUMN, serta BUMD.

“Aliran dana kampanye akan kami awasi, KPU juga akan menunjuk akuntan publik mengaudit dana kampanye seluruh caleg,” tutupnya.(pca)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here