Pasar Induk Jodoh, Batam. Foto : Bintang/BX

Batamxinwen, Batam – Dipo, Perwakilan para pedagang eks Pasar Induk Jodoh mempertanyakan efisiensi revitalisasi pembangunan pasar yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Dimana dalam RDP di DPRD Batam pada Senin (25/11), diketahui bahwa alokasi anggaran 2019 untuk konsultan perencana pasar saja mencapai angka Rp 1,9 miliar.

Menurut dia, Pemko Batam dapat lebih bijak dalam perencanaannya dengan melibatkan para pedagang masyarakat Induk, agar kegagalan pembangunan tahap I dulu tak terulang lagi karena tak ada satupun komunikasi perencanaan dibicarakan dengan pedagang.

“Coba kita melihat lagi pasar induk tahap I yang juga memakan anggaran dari pusat yang cukup besar. Sekarang jadi bangunan hantu dan juga mau dihancurkan. Jadi apakah yakin pembangunan tahap II ini tidak akan berakhir seperti itu,” tanya Dipo, perwakilan para pedagang.

Sebab kata dia, kebutuhan para pedagang di Batam berbeda dengan daerah lainnya. Dan konsultan perencanaan sejauh ini juga belum pernah berkomunikasi terkait kebutuhan tempat untuk pedagang yang mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pasar tersebut.

“Misal datang design dari pusat, apakah yakin design itu sudah sesuai dengan kondisi pasar di Batam? Mulai dari akses hingga luasannya? Jadi itulah gunanya masyarakat dilibatkan dalam proses seperti itu,” ujarnya.

Dia mengatakan, bahwa permintaan pedagang itu jelas, hanyalah meminta Pemko Batam menyedia tempat relokasi yang sesuai dan layak untuk ditempati dan dapat menampung kebutuhan para pedagang.

Selanjutnya, dalam rapat yang berlangsung sejak pagi itu beberapa pedagang juga mengungkapkan keberatannya atas pungutan biaya yang diminta oleh pihak swasta yang mengaku orang suruhan Karto, dengan nilai sebesar Rp 50 juta.

“Gimana kami mau nempati, kalau kami boleh nempatin tempat itu harus bayar dulu Rp 50 juta, sama aja mencekik itu,” ujarnya.

Lalu, Pimpinan rapat, Lik Khai memutuskan RDP agar dilaksanakan kembali pada minggu depan, dan meminta pihak Pemko, untuk sementara memperbolehkan para pedagang menempati lahan seluas 0,57 hektar untuk berjualan, sembari menunggu keputusan dari Ketua DPRD Batam, Nuryanto.

“RDP kita lanjutkan minggu depan, saya minta perwakilan dari Pemko agar mengijinkan para pedagang untuk berjualan di lahan tersebut hingga minggu depan,” tutupnya. (Bintang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here