Ansar Ahmad: Jasa Labuh Jangkar Berpotensi Sumbang Rp 1,2 Trilun PAD

Ansar Achmad, Gubernur Kepri berharap jasa labuh jangkar bisa sumbang PAD Rp 1,2 triliun

Batamxinwen, Batam  – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad meresmikan lokasi pemungutan biaya labuh jangkar bagi kapal di zona perairan Pulau Galang, Batam, Rabu (3/3/2021).

Kata dia, pemungutan biaya labuh jangkar ini nanti akan dikelola oleh PT. Bias Delta Pratama.

“Dengan diresmikannya pemungutan biaya labuh jangkar kapal ini, Pemprov Kepri akan mendapat penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Menurutnya, pemungutan biaya labuh jangkar itu telah melalui proses yang sangat panjang dan sudah berlangsung sejak kepemimpinan Gubernur pertama Kepri, Ismeth Abdullah.

“Kemudian dilanjutkan oleh pak Nurdin dan pak Isdianto. Saya kira semua punya peran besar untuk ini, dan Alhamdulillah memang saat kami diamanahkan masyarakat memimpin Kepri, hal ini dapat terwujud,” tambahnya.

Dijelaskannya, terdapat 17 titik lokasi labuh jangkar yang ditetapkan pemerintah pusat yang ada di Kepri.

Yakni zona perairan Pulau Nipah, zona perairan Tanjungbalai Karimun, dan zona perairan Pulau Galang.

“Saat ini pengelolaan dari labuh jangkar akan masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Retribusi Daerah Kepri sebagai salah satu target dan retribusi di daerah untuk tahun 2021,”

“Realisasi ini harus serius kita kejar demi membangkitkan kembali perekonomian di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Kita juga akan kejar potensi lain, supaya seluruh potensi dapat kita manfaatkan,” kata dia.

Ia berharap, dengan adanya pengelolaan labuh jangkar di Pulau Galang ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, mengingat wilayah labuh jangkar yang ada di negara tetangga Malaysia, Singapura sudah sangat terbatas.

“Ibarat sebuah gelas airnya tumpah, tumpahan jangan kita biarkan, tapi musti kita manfaatkan,” ucapnya.

Ansar menargetkan, pendapatan PAD Kepri dari area labuh jangkar kapal itu harus mencapai Rp. 200 miliar dalam kurun waktu setahun.

“Untuk itu kita akan melakukan peningkatan pelayanan, baik dari sisi layanan sebagai pengelola, hingga kepastian hukum yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah,” tegasnya.

Hal ini dianggap penting sebagai penguatan dalam bersaing, dan juga kompetitif di bidang labuh jangkar tersebut. Untuk itu kontrol dari awal akan mulai diberlakukan pihaknya.

Selain itu, dengan target sebesar Rp. 200 miliar itu, Ansar mangatakan biaya labuh jangkar kapal seharusnya dapat menyumbang 20 persen dari total target PAD Kepri di tahun 2021 yakni sebesar Rp. 1,2 Triliun.

Selama ini, Ansar juga mengakui bahwa total PAD untuk wilayah Kepulauan Riau mendapat bantuan dari pemerintah pusat baik dari dana alokasi khusus, dana perimbangan, dan sebagainya.

“Mudah-mudahan ini bisa menjadi penguatan, bagi kontribusi PAD bagi APBD. Kalau saya lihat PAD kita baru memberikan kontribusi 30 persen terhadap APBD. Artinya jumlah PAD sekarang ini 70 persennya masih bergantung pada pemerintah pusat,” ujarnya.

Untuk mendorong meningkatnya pemasukan bagi APBD, kata Ansar, maka diperlukan pemberdayaan BUMD guna bermitra dengan perusahaan swasta, dan melakukan aktivitas bisnis di wilayah perairan 0-12 mil laut, khususnya di perairan Pulau Galang.

Ke depannya, BUMD juga akan dorong menerapkan sistem marketing yang menarik minat para perusahaan swasta dengan dukungan langsung dari pemerintah daerah.

“BUMD harus dapat melakukan bisnis di kawasan perairan bahkan di luar 12 mil lepas pantai Kepri, yang masih berdekatan dengan wilayah Kepri. Kita mesti revitalisasi benar-benar, agar BUMD kita lebih berdaya,” jelasnya. (shafix)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here