Apindo: 30.000 Pekerja UKM Batam Terancam PHK akibat Aturan Baru Pajak Online

Batamxinwen, Batam – Lebih dari 30.000 pelaku UKM dan pekerja di Kota Batam diperkirakan bakal kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, apabila aturan baru pungutan pajak atas barang kiriman online diberlakukan pada 30 Januari 2020. Pemerintah diminta memberikan atensi tentang efek masif dari penerapan kebijakan tersebut.

Hal ini diungkapkan Ketua Apindo Kepri Cahya usai rapat konsultasi dengan perwakilan pelaku UKM Online Kota Batam, di Kantor Apindo Kota Batam, Senin (20/1).

“Saya baru dapat laporan tadi, mininum ada puluhan ribu, tadi disampaikan mereka ada 30.000 pekerja yang akan terimbas, gabungan dari online, ekspedisi, agen, dan seterusnya” ujar Cahya kepada Batamxinwen.com.

Dia juga menegaskan, dampak yang akan ditimbulkan sangat masif, terutama merugikan ribuan pelaku usaha kecil dan pekerja informal, termasuk ibu-ibu rumah tangga.

“Dan 30.000 orang ini bukan pengusaha-pengusaha mapan, ini semua ibu-ibu rumah tangga yang cari sedikit upah-upah tambahan dari bisnis online, ini harus dapat atensi pemerintah, “ imbuhnya.

Cahya berkomitmen untuk menyuarakan aspirasi pelaku UKM online dan pekerja ke pemangku kepentingan di tingkat nasional.

“Karena ini aturan dari pusat, kami minta kawan-kawan bantu suarakan, nanti Apindo Batam akan suarakan sampai ke tingkat nasional, sehingg bisa dicarikan solusi,” imbuhnya.

Selain itu, Cahya juga meminta pihak terkait bertindak cepat menanggapi aspirasi yang disampaikan pelaku UKM tersebut.

“Perwakilan pelaku UKM juga harus berkunjung lagi ke DPRD dan Bea Cukai, sehingga bisa pahami permasalahannya serta dicarikan solusi,” ujar Cahya.

Pada kesempatan yang sama, juru bicara perwakilan pelaku UKM online Kota Batam Anjas menyatakan, tujuan kunjungan tersebut adalah berkonsultasi dengan Apindo Batam permasalahan yang mereka hadapi.

“Kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi dan berkonsultasi dengan Pak Cahya,” kata pelaku UKM online inu.

Menurutnya, mereka harus bertindak cepat mengingat batas waktu penerapan aturan semakin dekat.

“Kami akan menyurati secara resmi ke Apindo, DPRD, dan pihak terkait lain secepatnya, karena waktu semakin mendesak, kami berharap segera ada solusinya,” pungkasnya.

Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 199/PMK.10/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman telah ditandatangani Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada 26 Desember 2019, aturan tersebut menetapkan pembebasan bea masuk atas barang kiriman USD3 per hari. Sebelumnya, nilai bebas bea masuk atas barang kiriman sebesar USD75.

Menurut Kasi Bimbingan Kantor Pelayanan Utama Bea san Cukai (KPUBC) Kota Batam Zulfilkar Islami menyatakan, pemberlakuan Permen tersebut dimulai pada 30 Januari 2020.

“Untuk pengiriman barang dari Batam ke wilayah Indonesia lainnya, aturannya sama. Penerapan aturan per 30 Januari 2020,” ujarnya kepada Batamxinwen.com, Kamis (16/1).

Dengan demikian, menurut Zulfikar, pengiriman barang dari FTZ Batam ke wilayah lain di Indonesia akan dikenakan tarif cukai dan pajak yang sama.

“Aturan ini berlaku di seluruh wilayah NKRI, terutama dalam hal pengiriman barang dari Batam ke Indonesia lainnya,” imbuhnya.

Zulfikar tidak menampik tarif pungutan pajak atas barang kiriman dari Batam ke wilayah Indonesia yang lain bisa mencapai 50%.

“Karena itu sudah mencakup bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau PDRI (PPN, PPh), tetapi harus dicatat itu untuk barang-barang tertentu,” jelasnya.

KPUBC Batam berencana menggelar kegiatan sosialisasi Permen 199/PMK.10/2019 kepada pelaku usaha terkait, Rabu (22/1) depan.

“Diagendakan pekan depan dengan mengundang Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia), PJT (perusahaan jasa titipan) beserta agen, dan PT. Pos Indonesia…,“ pungkas Zulfikar. (Ependi)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here