Apindo: Ekonomi Batam Tertekan jika Usaha Online Berhenti Massal

Batamxinwen, Batam – Rencana pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.10/2019 atas barang kiriman online dari Batam ke wilayah Indonesia lainnya mendapatkan penolakan keras masyarakat kota tersebut, terutama para pelaku UKM online dan pihak terkait lainnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Batam Rafki Rasyid juga menyatakan, pihaknya memahami tujuan baik dari regulasi baru tersebut, tetapi perlu disesuaikan penerapannya di Kota Batam.

“Kita memahami tujuan dari penerapan PMK tersebut adalah untuk melindungi perajin dan UKM dalam negeri. Banyak pelaku UKM terutama yang menghasilkan produk-produk kerajinan tangan mengeluhkan terjadinya serbuan produk impor dengan harga yang lebih murah,” ujarnya kepada Batamxinwen.com, Rabu (21/1).

Menurutnya, dengan pengenaan pungutan pajak atas produk kiriman impor tersebut, harganya niscaya menjadi lebih mahal, sehingga tidak mempengaruhi omset produsen kerajinan dalam negeri secara signifikan.

“Ini tujuan dari pemerintah mengeluarkan PMK tersebut,” imbuh Rafki.

Namun, lanjutnya, nilai yang dikenai pungutan pajak diturunkan terlalu drastis, yaitu dari semulanya 75 dolar menjadi 3 dolar. Hal tersebut diyakini akan memukul para pelaku bisnis online dan reseller yang jumlah mencapai ribuan di Kota Batam.

“Kita tahu bahwa bisnis online dan reseller ini merupakan bisnis pelarian dari korban PHK untuk dapat bertahan hidup di Batam. Kalau sekarang diharuskan dikenakan pungutan pajak yang lumayan besar, maka mata pencarian mereka menjadi terancam,” tuturnya.

Rafki berpendapat, pemerintah seharusnya tidak terlalu drastis menurunkan nilai barang yang dikenakan pungutan pajak.

“Mungkin bisa dilakukan secara bertahap sambil terus-menerus diberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha online ini,” kata pria ramah tersebut.

Dia berharap, pemerintah mencarikan insentif lain untuk mengurangi dampak negatif dari penerapan PMK baru ini, termasuk menunda pengenaan pungutan pajak dalam waktu dekat.

“Karena ekonomi Batam bisa tertekan lagi jika kemudian banyak reseller dan pebisnis online ini berhenti berusaha,” jelasnya.

Rafki menambahkan, “Kita harap pemerintah sebaiknya bijaksana dan hati-hati menerapkan PMK 199 ini di Batam.” (Rega)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here