BatamXinwen, Batam – Jika tidak ada halangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam di bulan April 2018.
Peresmian mal pelayanan yang melayani hingga lebih dari 400 perizinan itu sudah beroperasi sejak akhir tahun lalu. Setidaknya terdapat 14 instansi pemerintah, 9 nonpemerintah dan 6 perbankan yang ikut melayani dalam MPP Batam.
Mulai dari pemerintah antara lain Pemkot, BP Kawasan Batam, Pemprov Kepri, Samsat Kepri, Kepolisian, Imigrasi, Bea dan Cukai, Badan Pertanahan Batam, Kemhukham, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama dan Kejaksaan Negeri.
Kemudian intansi nonpemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kamar Dagang dan Industri, Real Estat Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, Perusahaan Air Minum ATB dan Bright PLN Batam.
Sebelumnya Peresmian MPP sempat tertunda berkali-kali karena Presiden Joko Widodo berhalangan hadir. Awalnya, MPP direncanakan diresmikan akhir Desember 2017, namun akhirnya ditunda karena Kepala Negara harus menghadiri pertemuan OKI yang digelar mendadak.
“Kami baru dapat informasi. Tapi surat resmi belum kami terima. Intinya saya minta ke pegawai untuk persiapan,” kata Wali Kota Rudi kepada awak media, Senin (2/4).
Sesuai dengan arahan Presiden, Wali Kota menginstruksikan seluruh pelayanan pemerintah menggunakan sistem elektronik, terutama di MPP. “Nanti semuanya harus pakai `online`, dan terintegrasi antarlayanan,” ujarnya.(*)
