BatamXinwen, Batam – Polemik rencana pergantian status Batam dari Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mendapat sorotan tajam berbagai kalangan, di antaranya pengusaha di Batam.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri pun menilai, penerapan KEK lebih di karenakan adanya unsur politis daripada kepentingan ekonomi.

“Dari hasil perbandingan yang sudah kita lakukan, ternyata FTZ lebih unggul dari KEK. Jika KEK sudah ditentukan, daerah-daerah di luar KEK secara Undang-undang harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM). Dan hal ini tentu saja akan membuat semua harga barang di Batam naik,” jelas Cahya, Ketua Apindo Kepri saat dihubungi BatamXinwen, Minggu (20/5) sore.

Ia juga mengatakan, dengan diberlakukannya PPN dan PPNBM, maka akan membuat keistimewaan Batam akan hilang dengan sendirinya.

“Dahulu kami perjuangankan habis-habisan demi penghapusan PPN dan PPNBM di Batam. Sekarang keistimewaan itu akan dicabut lagi, tentu kami kecewa,” jelas Cahya lagi.

Sementara keunggulan KEK hanya pada adanya fasilitas amorisai dipercepatr, keringan pajak deviden, tax holiday dan tax allowence.

Namun hal tersebut, hanya dirasakan oleh perusahaan yang baru masuk dan nilai investasinya di atas Rp500 miliar.

“Jadi pertanyanya adalah, kapan kami pengusaha lokal dan masyarakat menikmati itu? Dan kami tidak bodoh jika harus menanggung PPN dan PPNBM sebagai akibatnya,” tegasnya.

Ia pun meminta agar status FTZ Batam tidak dicabut atau ditransformasi menjadi KEK.

Namun, jika pemerintah ingin memberikan bonus atau insentif untuk para investor, maka bisa ditambahkan menjadi FTZ plus plus.

“Itu yang kami maksud,” ucapnya. (Iman Suryanto)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here