China Perangi Sindikat Pemalsu Vaksin COVID-19, Apa Antisipasi Indonesia?

Foto Ilustrasi vaksin.

Batamxinwen, Jakarta – Lebih dari 80 orang telah ditangkap. Dari tangan mereka, 3 ribu dosis vaksin COVID-19 palsu disita. China mulai menabuh genderang perang terhadap kejahatan vaksin COVID-19.

Sebelum diungkap pada awal Februari 2021, para pelaku telah melakukan pemalsuan vaksin COVID-19 sejak September 2020. Pihak kepolisian China menyatakan, keberadaan semua dosis vaksin palsu itu telah dilacak.

Menurut laporan Xinhua, satu kelompok tersangka mendapat untung sekitar 18 juta yuan atau Rp 38 miliar. Omzet besar itu diperoleh dari vaksin palsu yang dijual berisi larutan garam atau air mineral dalam 58.000 dosis.

Dalam kasus lain, vaksin palsu dijual dengan harga tinggi, termasuk dalam skema inokulasi darurat di rumah sakit, atau diselundupkan ke luar negeri.

Pemimpin sindikat pemalsuan vaksin COVID-19 yang diidentifikasi bernama belakang Kong, dilaporkan telah ditangkap pada Hari Natal Desember 2020.

Pemerintah China, dalam tanggapannya terhadap kasus tersebut menyatakan para tersangka yang ditangkap akan dijerat dengan tuduhan kriminal terkait dengan produksi dan distribusi vaksin COVID-19 palsu, pencungkilan harga, dan inokulasi ilegal.

Lembaga-lembaga kejaksaan di seluruh China telah menyetujui penangkapan 70 tersangka yang terlibat dalam 21 aksi kriminal terkait vaksin COVID-19, menurut Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People’s Procuratorate/SPP) China.

SPP juga telah meminta lembaga kejaksaan di seluruh penjuru negeri untuk mengambil tindakan tegas dalam memerangi aksi kriminal terkait vaksin, serta memberi payung hukum dalam upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19.

Dikutip dari Times of India, vaksin COVID-19 palsu tak hanya dijual-belikan di China. Pasar gelap di dunia maya kini mulai marak dengan penjualan vaksin COVID-19 palsu.

Tak main-main, vaksin COVID-19 palsu itu dihargai US$ 250 atau sekitar Rp 3,5 juta seperti dilaporkan Lembaga Keamanan Dunia Siber, Check Point Research.

Check Point Research juga melaporkan promosi yang dilakukan oknum penipu itu sangat agresif. Mereka menggunakan kata-kata seperti ‘Beli segera, vaksin COVID-19 sudah ada!” atau “ucapkan selamat tinggal pada COVID-19, beli vaksin di sini.”

Selain itu, para penipu berkedok vaksin COVID-19 ini juga tidak menggunakan transfer uang agar tidak mudah dilacak. Mereka mayoritas menggunakan bitcoin.

“Kami berkomunikasi dengan salah satu vendor dan mereka menawarkan harga satu dosis vaksin COVID-19 mencapai 300 dolar AS. Mereka juga menyebut dibutukan 14 dosis untuk setiap orang,” tulis laporan Check Point Research.

Temuan lain yang diungkap Check Point Research adalah, sejak November 2020 banyak website yang baru mendaftarkan nama domain yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Beberapa nama domain mengandung kata vaksin atau COVID atau corona.

Selain menjual vaksin COVID-19 palsu, para pelaku juga membuat link untuk phising atau fraud. Mereka memanfaatkan berita palsu agar pembaca mengklik link tersebut untuk mencuri akun korban.

Untuk mencegah beredarnya vaksin COVID-19 palsu di Indonesia, Kepolisian RI dan TNI tengah bersiaga penuh. Polri dan TNI akan mengamankan segala bentuk aktivitas terkait vaksinasi di Tanah Air.

“Polri bersama TNI mengamankan dan mengawal pendistribusian dan pelaksanaan vaksin di seluruh Indonesia,” tegas Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono kepada Liputan6.com.

Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 dari BPOM Lucia Rizka Andalusia mengungkap sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah masyarakat menjadi korban vaksin COVID-19 palsu. Salah satunya menggratiskan biaya vaksinasi.

“Pemerintah telah menetapkan bahwa semua vaksin pengadaan dan pendistribusiaannya melalui BUMN Farmasi, semua vaksin yang digunakan tidak ada yang dijual melalui retail farmasi karena sampai saat ini semua vaksin gratis,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com.

Ia pun mengimbau mayarakat untuk tidak membeli vaksin yang ditawarkan siapapun. “Karena sampai saat ini BPOM tidak pernah memberi persetujuan untuk vaksin di luar dipergunakan dalam program pemerintah.”

“Sebagai langkah antisipasi, BPOM mengawal peredaran vaksin sepanjang jalur distribusi baik pada penjualan di apotek maupun online,” Lucia memungkasi.(BX*)

Sumber : Liputan6.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here