Demi Kepentingan Masyarakat, Anggota DPRD Kota Batam Dukung Kebijakan Ex Officio BP Batam

Anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus ketika diwawancarai di kediamannya terkait status ex Offico BP Batam kepada Wali Kota Batam, Jumat (28/12/2018). Foto/BX/Joni Pandiangan

BatamXinwen, Batam – Status sejumlah kampung tua di Kota Batam belum sepenuh jelas status hukumnya. Sebagaimana diketahui, penguasaan lahan di Batam adalah hak Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Kendati demikian, Anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus berpendapat, kampung tua harus ada ketegasan dari pemerintah. Tujuannya, agar masyarakat tak dirugikan.

“Harapannya setelah terjadi kebijakan pemerintah pusat melakukan keputusan Ex-Officio pelaksana tugas Walikota Batam sebagai ketua BP Batam, kami berharap, membuka harapan bagi status Kampung tua,” kata Muhammad Yunus kepada BatamXinwen.com saat ditemui Jumat (28/12/2018) siang.

Selama ini lanjutnya, pengakuan status lahan kampung tua di bawah BP Batam tidak pernah ada kejelasannya. Pihaknya berpendapat lagi, jika nanti sudah terjadi ex-Officio BP Batam ke Wali Kota Batam, diharapkan kejelasan kampung tua.

“Kami berharap sekali lagi bahwa, status kampung tua akan mendapatkan pengakuan,” katanya

Muhammad Yunus menegaskan penantian sudah cukup lama. Yunus menyebut, sekarang dengan munculnya wacana Ex-Officio tersebut akan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat kampong tua. Selain itu, dengan Ex-Officio bisa mengurangi beban masyarakat. Termasuk penghapusan UWTO.

“Sebagai wakil rakyat dan masyarakat kampung tua sangat mendukung keputusan Ex-Officio sebagai pelaksana tugas Wali Kota sebagai Ketua BP Batam supaya semua berjalan dengan baik. Tidak ada dualisme,” tutup Muhammad Yunus.(Cr1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here