Komisi I DPRD Batam Minta BC Batam Jelaskan Izin Impor Mobil Bekas ke Batam

Mobil mewah yang berada di Tempat Penitipan Sementara (TPS) Batuampar. Foto: ist

Batamxinwen, Batam – Anggota Komisi I DPRD Batam, Utusan Sarumaha meminta pihak Bea dan Cukai (BC) Batam untuk bisa menjelaskan perihal izin impor mobil untuk bisa masuk ke Kota Batam.

Hal ini diungkapkannya karena beberapa waktu yang lalu masyarakat Kota Batam dihebohkan dengan penemuan sejumlah unit mobil mewah eks Singapura yang terparkir di Tempat Penimbuban Sementara (TPS) PT Persero Batam, Batuampar, Batam.

“Mestinya setiap pemasukan barang impor ke wilayah negara Indonesia harus memenuhi izin dulu yang harus dikantongi, dan kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa ini bisa masuk tanpa ada perizinan terlebih dahulu,” ujarnya ketika dikonfirmasi awak media, Kamis (18/2/2021).

Menurutnya, apa yang telah disampaikan oleh BP Batam bahwasannya pihak BP Batam tidak ada mengeluarkan izin impor terhadap mobil-mobil tersebut berarti ada sesuatu hal yang tidak lazim. Berarti harus ada sesuatu yang harus segera dibereskan.

“Persoalannya sekarang barang ini sudah dapat kuota impor belum ? Kan perizinannya belum terbit. Kalau manifest itu kan berkaitan dengan kuota dan BP Batam sudah menjelaskan bahwa tidak ada kuota mengenai hal itu.

“Sekarang pertanyaannya kita kembalikan ke Bea Cukai. Bisa tidak mobil itu dimasukan ke Batam sebelum ada kuota ? Mengacu kepada apa yang telah disampaikan oleh BP Batam bahwasannya mereka tidak ada mengeluarkan kuota mengenai impor mobil,” jelasnya.

Ia menilai bahwa ada semacam permainan di sini mengenai impor mobil tersebut.

“Saya mengira ini ada yang bermain di sini untuk kepentingan pribadi dan pihak-pihak tertentu yakni pengusaha dan ini juga harus menjadi atensi khusus kepada para penegak hukum untuk bisa masuk kepada wilayah penegakan hukum,” tegasnya.

Ia juga meminta kepada pemerintah terkait untuk bisa memberikan keterangan secara jelas kepada masyarakat Kota Batam untuk memastikan bahwasannya hal tersebut tidak ada pelanggaran.

Selain itu, ia juga menuturkan apabila nanti pihaknya dari Komisi I DPRD Kota Batam yang membidangi hukum dan pemerintahan untuk bertindak apakah itu akan sidak atau menggelar hearing dengan pihak terkait.

“Karena untuk kepentingan masyarakat Kota Batam dan pelaku usaha. Kedepan kami dari Komisi I kalau itu terkait dengan bidang kami, kami akan melakukan sidak atau memanggil pihak-pihak terkait dalam permasalahan ini,” ungkap Ketua Fraksi Hanura tersebut.

Kata dia, langkah-langkah tersebut merupakan salah satu cara pihaknya untuk melindungi pengusaha-pengusaha Batam yang telah eksis.

“Apalagi ditengah situasi pandemi covid-19 saat ini. Jangan sampai hal ini membuat pengusaha kita yang ada di Batam menjadi lemah,” pungkasnya. (Shafix)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here