Ditreskrimsus Polda Kepri Ungkap Kasus Ujaran Kebencian dan Penghinaan terhadap Presiden

Batamxinwen, Batam – Pelaku berinisial WP berhasil diamankan oleh tim teknis Subdit V Dittipidsiber Ditreskrimsus Polda Kepri, atas dugaan melakukan ujaran kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia.

Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt, didampingi Kasubdit V Dittipidsiber Ditreskrimsus Polda Kepri Kompol I Putu Bayu Pati, saat konferensi pers di Media Center Polda Kepri, Rabu (8/4/20).

Berdasarkan laporan yang diterima Polda Kepri pada 5 April 2020, pihak kepolisian pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 12.00 wib, menemukan unggahan komentar status di akun facebook atas nama Agus Ramhdah alias Abd Karim.

“Unggahan tersebut berisikan meme atau gambar yang diduga menghina Presiden Republik Indonesia dan dapat menimbulkan permusuhan individu atau kelompok antargolongan,” tutur Harry.

Dari hasil penelusuran jejak digital yang dilakukan oleh tim Siber Ditreskrimsus Polda Kepri, berhasil mengamankan seorang pelaku dengan inisial WP, laki-laki, 29 tahun, pekerjaan buruh harian lepas yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang.

Menurut Harry, motif pelaku hanya untuk membuat lelucon dengan menyindir kinerja Presiden Republik Indonesia.

“Menurut keterangan awal pelaku, bahwa ada ketidaksukaan terhadap Presiden Republik Indonesia,” imbuhnya.

Barang bukti yang diamankan adalah satu unit handphone merek Samsung, satu buah simcard Axis, satu buah sim card Telkomsel, satu buah micro SD, KTP atas nama pelaku, dan tiga lembar cetakan unggahan di akun facebook.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 45a ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Repubik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 208 ayat (1) K.U.H.Pidana.

“Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar Rupiah,” pungkasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here