Diurus Agen Ilegal, Dua WNI Gagal Kerja di Malaysia

Tersangka inisial DS pelaku pengiriman PMI ilegal.

Batamxinwen, Batam Kisah tragis WNI yng ingin mengadu nasib dengan menjadi tenaga kerja di luar negeri seakan tak habis habis. Cita cita mereka untuk memperbaiki nasib di negeri seberang, harus kandas akibat jalan keliru yang ditempuh.

Perjalanan dari Batam menuju ke negeri seberang untuk bekerja, gagal karena ditangani oleh agency ilegal yang menjalankan pengiriman tenaga kerja secara ilegal atau non prosedural.

Kisah ini dialami dua orang calon PMI yang diamankan saat akan dikirimkan melalui jalur laut. Mirisnya keduanya masih punya hubungan anak dan keponakan.

Kasus human traficking ini berhasil diungkap oleh jajaran Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri.

Mereka berhasil menggagalkan pengiriman dua orang calon PMI non prosedural tujuan Malaysia di Perairan Pecong, Kota Batam pada Rabu (1/5/24).

Didapati ada dua orang korban asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diamankan. Untuk tersangka, ada satu orang yang sudah ditangkap bernisial DS.

Dirpolairud Polda Kepri Kombes Trisno Eko Santoso menyebutkan, aksi pencegahan dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi bahwa akan adanya pengiriman PMI secara tidak resmi yang disamarkan dengan perjalanan antar pulau dengan menggunakan kapal pancung.

“Setelah dilakukan penelusuran, polisi menemukan dua orang korban asal NTT berinsial AT (laki-laki) dan YL (perempuan) berada di dalam kapal pancung dari pelabuhan Sagulung tujuan Pulau Burawa,” katanya Jumat (3/5/24).

Dijelaskannya, kedua korban merupakan saudara yang mempunyai hubungan anak dan keponakan. Saat diselamatkan, korban berada di dalam speed boat tambang.

“Setelah menanyakan para korban, tim berhasil meringkus satu orang pengurus berinisial DS di Pancur, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam,” bebernya.

Dari keterangan DS, bahwa ia yang melakukan pengurusan untuk pengiriman PMI secara Non Prosedural. Dimana para korban itu dibawa ke Pulau Pecung terlebih dahulu baru nanti dibawa lagi ke Malaysia.

Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 81 jo Pasal 69 jo Pasal 83 jo Pasal 68 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI No. 6 Tahun 2023 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi UU. (Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here