DJBC Kepri Amankan Ribuan Kayu Bakau yang Akan Diselundupkan ke Malaysia

Kayu kayu yang akan diselundupkan ke Malaysia

Batamxinwen, Karimun – Satuan tugas patroli laut Kanwil DJBC Kepri kembali menggagalkan upaya penyelundupan kayu bakau penangkapan terhadap KM. Rafida Jaya di perairan Panjang Utara pada hari Senin (18/10/2021).

Dalam operasi ini, diketahui DJBC Kepri juga turut mengamankan 4 orang ABK kapal KM. Rafida Jaya yang kedapatan membawa batang kayu bakau dari Selat Riau yang akan diselundupkan ke Malaysia (Batu Pahat).

Kepala Kantor DJBC Kepri, Akhmad Rofiq mengatakan, kayu bakau adalah kayu yang dilindungi berdasarkan Undang-undang No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pembalakan kayu bakau secara ilegal akan merusak ekosistem sekitar.

Selain itu, kata dia, pengangkutan secara ilegal ke luar daerah pabean juga melanggar UU Nomor 17 Tahun 2006

tentang Kepabeanan khususnya Pasal 102A karena mengangkut barang ekspor yang dilarang dan dibatasi tanpa dilengkapi dengan dokumen pabean yang sah.

“Kanwil DJBC Khusus Kepri terus berkolaborasi dengan seluruh instansi terkait untuk melindungi lingkungan dari perambahan hutan bakau secara ilegal,” ujarnya dalam siaran persnya, Rabu (27/10/2021).

Lanjut kata dia, berdasarkan data penindakan, pada tahun 2020 Kanwil BC Kepri telah mengamankan sebanyak 7.647 batang kayu bakau dan pada tahun 2021 sampai saat ini sebanyak 21.186 batang.

Tidak hanya itu, kata dia, kenaikan jumlah batang kayu sebanyak 280% ini diperkirakan sejalan dengan amanat presiden Joko widodo yang beberapa waktu yang lalu melakukan penanaman mangrove/hutan bakau di Kepulauan sekitar Batam dan berpesan bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 20 persen dari total hutan mangrove yang ada di dunia.

“Artinya Indonesia memiliki sebuah kekuatan dalam potensi hutan mangrove. Tetapi, yang paling penting

adalah bagaimana memelihara, bagaimana merawat, bagaimana merehabilitasi yang rusak, sehingga betul-betul hutan mangrove kita ini semuanya terjaga,” tegasnya.

Akhmad Rofiq juga mengatakan bahwa pemerintah pun melibatkan peran dari berbagai pihak dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove yang ada di Indonesia.

Terkait penindakan tersebut, kata dia, saat ini petugas Bea Cukai telah membawa barang bukti beserta delapan awak kapal ke Kanwil Khusus Bea

Cukai Kepulauan Riau untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum.

“Pandemi Covid-19 yang masih terus berkelanjutan tidak menyurutkan kegiatan pengawasan dan penegakan

hukum oleh Bea Cukai. Bea Cukai akan terus meningkatkan komitmen untuk secara kontinu melakukan pengawasan demi kedaulatan hukum di wilayah perairan Indonesia,” tandasnya.

Menanggapi penangkapan ini, aktivis lingkungan sekaligus pendiri perkumpulan Akar Bhumi Indonesia (ABI), Hendrik Hermawan mengatakan, ada beberapa hal yang bisa digunakan untuk menjerat penebangan atau perdagangan kayu bakau.

Dijelaskannya, mengapa kayu bakau ini diincar oleh banyak pihak yakni karena memang bakau itu karbonnya tinggi dan kayu bakau ini juga bisa menyimpan biomasa yang tinggi juga sehingga apabila dijadikan arang panasnya itu tahan lama.

“Oleh karena itu kenapa orang-orang selalu memburu arang bakau itu khususnya negara Singapura yaitu tadi arang bakau ini memang arangnya memiliki kualitas yang bagus,” jelasnya.

Sementara itu, kata dia, untuk kawasan perlindungan ekosistem mangrove termasuk bakau di dalamnya biasanya untuk menjerat para pelaku apabila kayu bakau tersebut berasal dari Hutan Lindung bisa memakai Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan kerusakan hutan.

“Kalau dia berada di luar area Hutan Lindung itu bisa dikenakan Undang-undang No. 27 tahun 2007 Jo Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” jelasnya

Terkait penindakan yang dilakukan DJBC Kepri ini, pihaknya dari ABI sendiri sangat mengapresiasi langkah yang telah dilakukan DJBC Kepri yang selalu melakukan pengawalan terhadap keluar masuk barang di Kepri.

“Kita tahu tugas mereka ini adalah menertibkan barang Kepabeanan yang ada pajak negaranya apalagi kegiatan impor. Terlepas dari apapun sebagai NGO kami tentunya senang karena semua pihak sudah mau melakukan upaya penindakan kejahatan yang berhubungan dengan lingkungan,” bebernya.

Menurutnya, sangat ironis sekali sekarang ini program pemerintah pusat yang saat ini tengah berupaya menambah luasan hutan akan tetapi disatu sisi hutannya selalu dibabat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Untuk itu sekali lagi kita sangat mengapresiasi sekali apa yang telah dilakukan DJBC Kepri. Kalau kemarin pihak Polda Kepri telah melakukan penindakan di Dapur 12, Sagulung, Batam dan sekarang ada penindakan oleh DJBC Kepri diharapkan bisa membuat orang-orang yang ingin membabat hutan berfikir lagi untuk melakukan hal yang sama dan juga membuat mereka jera,” pungkasnya. (Shafix)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here