Ilustrasi Baby Lobster/BX/Foto: Fin.co.id

Batamxiwen, Jakarta – Pencabutan larangan menangkap benih lobster oleh Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai sebagai langkah tepat. Kebijakan ini bisa mendorong kesejahteraan nelayan sekaligus menambah pendapatan negara.

Pengamat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengingatkan, banyak nelayan yang menggantungkan kehidupan dari sektor ini. Saat pelarangan terjadi, pendapatan mereka terhambat.

Adi pun menyebut langkah Menteri KKP Edhy Prabowo yang mencabut larangan itu sebagai keputusan berani. Meski Edhy di-bully, sesungguhnya keputusan itu merupakan langkah extraordinary di tengah pandemi Covid-19 sebagaimana diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kebijakan sebelumnya (pelarangan tangkap benih lobster) beralasan untuk keberlanjutan, tapi mengesampingkan nasib nelayan kecil yang mencari makan dari situ, menyekolahkan anak dari situ,” kata Adi, Selasa (30/6/2020).

Dia meyakini pencabutan larangan tangkap benih lobster juga sudah berdasarkan kajian yang ilmiah dengan melibatkan sejumlah pakar. Kendati demikian, dia mengingatkan kebijakan ini pun tetap perlu diawasi bersama-sama.

Dalam pandangannya, pencabutan larangan tangkap benih lobster merupakan win-win solution, terutama bagi nelayan yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi.

“Secara nasional ini juga bisa menjadi tambahan pemasukan untuk negara jika komuditas ini bisa diekspor. Tentu dengan syarat-syarat yang ketat dan proses yang transparan,” kata dia.

Untuk diketahui, kebijakan pencabutan larangan penangkapan benih lobster tertuang dalam Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) Meski dicabut, bagi pihak-pihak yang ingin mengekspor benih lobster wajib memenuhi syarat tertentu.

Sumber: Inews.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here