Komisi IV DPRD Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah Dasar se-Kota Batam, Foto : jkf/BX

Kepala Sekolah Jangan Sembarangan Gunakan Dana Bos

BatamXinwen, Batam – Gaji guru honor di Sekolah Dasar (SD) rencananya akan di naikkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam. Kenaikkan tersebut didasari jam mengajar guru honor melebih waktu 24 jam dalam semiggu.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam, Muhammad Yunus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan (Disdik) mengatakan pihaknya akan meminta data ke Dinas Pendidikan (Disdik) sebagai bahan pertimbangan untuk menaikkan gaji guru honor tersebut.

“Kita minta datanya ke Disdik. Jadi jumlah jam mengajar ada pertimbangan dengan kenaikkan. Ada persyaratan lainnya,” ujar Yunus.

Yunus juga mempertanyakan realisasi penggunaan dana BOS tahun anggaran 2018 dan 2019. Diakuinya saat ini penggunaan dana BOS masih memiliki kekurangan padahal sudah menggunakan aturan non tunai.

“Terkadang laporannya salah. Padahal penggunaan sudah menerapkan aturan non tunai,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Suardi Tahirek mengatakan dana bos untuk hinterland pernah akan dikurangi oleh DPRD. Tapi ia berjuang untuk mempertahankannya. Namun sayangnya sejauh ini banyak juga kepala sekolah yang tak pernah hadir ke sekolah.

“Selesai jabatan kalian jika sempat ketahuan ada pakai dana BOS atau dana apa. Jadi jagalah jabatan itu baik-baik jangan sampai merusak jabatan itu sendiri,” Suardi.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Safari Ramadan mengatakan gaji honor sering tidak sebanding dengan pegawai. Guru honorer lebih rajin ketimbang pegawai. Sementara ASN sendiri gajinya besar tapi lebih malas ketimbang guru honorer.

“Saya mau melihat gaji guru dari dana BOS, honorer berapa, pegawai berapa,” tegas Safari.

Sedangkan Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengatakan dana Bos pada awalnya diperuntukkan pemerintah pusat untuk anak-anak kurang mampu. Satu sisi, lanjut dia, pemerintah mengatakan para siswa bisa gratis untuk bersekolah, namun pada faktanya tidak.

“Banyak lo pak anak-anak hinterland tak bisa bersekolah karena bensin boat tak ada dan mereka tak dijemput. Padahal kita anggarkan setiap tahun. Tega kan pak,” sesal Udin.

Walaupun penarikan dana bos sudah online, Udin yakin dana bos ini masih bisa dimainkan. Penarikan dana bos seharusnya komite sekolah benar harusnya sudah terinci semua. Namun nyatanya sering berbeda.

Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Batam, Yubahar mengatakan pihaknya selalu mengecek setiap laporan untuk menghindari perselisihan. Apalagi sekarang sistem dana bos sudah online dan non tunai.

“Kalau ada salah laporan soal bos kita langsung panggil pak. Hari-hari kami panggil 15 orang ada.¬†Dana bos langsung ke bank dan masuknya non tunai,” sebutnya.

Ia menambahkan guru-guru memang masih banyak dibayar dari dana BOS. Mengingat sekolah hinterland dana BOSnya minim. 

“Masalah dana bos memang kepala sekolah terkendali dengan sistem aplikasi. Satu sisi memang mereka kesulitan. Dulu pernah terjadi sekolah kecil itu minimal dibayar,” katanya.

Pantauan rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhamad Yunus. Dihadiri oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, Anggota Komisi IV lainnya, Safari Ramadhan, Suardi Tahirek dan Bobi Alexander Siregar, dan diikuti puluhan Kepala Sekolah se-Kota Batam. (jkf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here