Batamxinwen, Kupang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur berharap pemerintah setempat bisa mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan stunting di provinsi berbasis kepulauan itu.

“Kita harapkan dalam RPJMD ada alokasi anggaran cukup besar untuk mengatasi stunting yang ada di daerah ini,” kata Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Umum  DPRD NTT Kasintus P Ebu Tho di Kupang, Kamis (9/5/2019).

Stunting adalah suatu kondisi yang ditandai tinggi badan anak tidak sebanding dengan umurnya. Atau kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek daripada teman-teman seusianya.

Menurut dia, penanganan stunting di provinsi selaksa nusa itu harus menjadi perhatian serius semua komponen termasuk masyarakat, sehingga bisa meminimalisir peningkatan jumlahnya di daerah ini.

“Penanganan stunting harus dikoordinasikan dengan semua sektor terkait seperti dinas kesehatan, dinas pertanian, dan BKKBN. Pasalnya, angka stunting tiap kabupaten dan kota rata-rata berkisar antara 22 sampai 25 persen,” kata politisi Gerindra itu.

Selain penanganan stunting, pihaknya juga mendorong adanya alokasi anggaran bagi sejumlah sektor lainnya yang mendukung percepatan menekan angka stunting dan kesehatan lainnya. “Ya seperti para kader posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak di masyarakat,” katanya.

Khusus untuk posyandu, secara kelembagaan Komisi I telah menyetujui alokasi anggaran mendahului pembahasan APBD Perubahan 2019 sejumlah Rp1,5 untuk membiayai insentif kadernya.

Menurutnya pihaknya bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) telah membahas soal pengalokasian anggaran dimaksud. Ini karena sangat bersentuhan dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Pada prinsipnya kami mendorong pemerintah agar menambah anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti Dinas PMD yang mana salah satu urusannya adalah kader posyandu,” katanya..

Ia menyatakan, memang selama ini sudah ada insentif untuk para kader posyandu. Namun nilainya sangat kecil sehingga diusulkan untuk dinaikkan menjadi Rp350.000 per triwulan. Namun direncanakan pembayaran insentif ini dilakukan secara bergantian agar semua kader posyandu yang selama ini aktif, bisa mendapat insentif yang berasal dari pemerintah provinsi itu.

“Tentunya anggaran yang disiapkan ini sangat kecil, tapi setidaknya sebagai motivasi bagi para kader posyandu untuk membantu menangani berbagai persoalan di desa dan kelurahan terutama stunting,” katanya. (arh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here