BX/Pca. Hari ini, Selasa (3/7) pagi, jadwal daftar ulang bagi siswa siswi yang telah dinyatakan lulus pada pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 di sejumlah SMP Negri rujukan yang ada di kota Batam.

Batamxinwen, Batam – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. dinilai masih carut marut dan ironisnya berbagai persoalan ini sudah terjadi dari tahun ke tahun di Kota Batam.

Kendala umum yang terjadi adalah jaringan lelet, siswa negeri tak bisa menampung pendaftar, dan lebih parahnya lagi pada tahun lalu, salah seorang oknum kepala sekolah melakukan pungutan liar (pungli) disekolahnya akibat tidak adanya transparansi terkait jumlah siswa yang diterima.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin Sihaloho, menegaskan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Batam pada  2019 ini, masuk dalam kondisi yang memprihatinkan. Sistem yang digunakan PPDB dengan cara zonasi atau per kawasan menimbulkan ‘kecarut marutan’ dalam dunia pendidikan di Kota Madani ini.

“Penerapan sistem zonasi untuk Batam ini terus terang belum bisa diterapkan. Alasannya, selama tidak meratanya pembangunan sekolah-sekolah di tingkat kelurahan, sehingga banyak dari orangtua yang akan menyekolahkan anaknya pindah zonasi. Jadi selama belum merata (pembangunan sekolahnya) jangan harapkan sistem zonasi itu bisa diterapkan,” ujar Udin ketika dikonfirmasi terkait hal ini, Kamis (23/05/2019) siang

Ia pun memberikan solusi dan masukkan untuk mengatasi hal ini. Diantaranya meminta kuota sekolah Negeri di Batam dibuka sebenar-benarnya dan transparan. Sifat transparansi ini penting, guna menghindari aksi-aksi percaloan yang dilakukan oleh oknum yang pada akhirnya merugikan calon pelajar yang benar-benar berkualitas. 

“Artinya, jika satu sekolah itu mampu menampung 10 lokal, maka sampaikan 10 lokal. Jangan sampai seperti yang terjadi di beberapa sekolah di Batam ini, yang menyebutkan hanya mampu menampung 7-8 kelas. Namun kenyatannya mampu menampung lebih dari 10 kelas,” kata Udin.

Diakuinya saat musim PPDB, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Batam khususnya Komisi IV kerap mendengar keluhan dari orangtua. Misalnya saja di kawasan Batu Ampar dan Jodoh, yang kesulitan menyekolahkan anaknya di tingkat SD, SMP maupun SMK. 

Hal ini disebabkan, lanjut Udin, akibat tidak adanya sekolah negeri disana dan yang ada hanya sekolah-sekolah swasta. Apalagi sekolah swasta, banyak orangtua yang mengeluhkan biayanya.

“Anak-anak mereka nantinya tidak bisa bersekolah hanya karena sistem zonasi. Jadi ini yang menjadi permasalahan. Dan sejak awal saya katakan, sistem Zonasi ini tidak bisa menjadi sebuah pemecah masalah dalam persoalan ini,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi IV DPRD kota Batam, Aman juga turut menyoroti sistem jaringan input data calon siswa yang lelet. Penginputan saat malam hari digolongkan sebagai kinerja tak maksimal.

“Penginputan itukan dilakukan oleh pihak sekolah. Kalau lelet segera dong tambah servenya atau perbaiki. Masak disuruh input malam hari. Sanggu gaji guru berapa,” sesal Aman.

Ia menambahkan DPRD juga pasti menyediakan anggaran ke sistem tersebut. Hanya saja pasti dirasionalisasi untuk menutupi dosa-dosa lama atau hutang yang belum terbayarkan oleh Pemko Batam. (Bintang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here