Direktur Dua Perusahaan memberikan klarifikasi terkait lahan di Bengkon Sadai. Foto : Bintang/BX

Batamxinwen, Batam – PT Pesona Bumi Barelang dan PT Armanda Pratama mengkarifikasi bahwa lahan seluas 48.662 m2 miliknya di Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, bukan termasuk Kampung Tua.

Salim Syahputra, selaku Direktur kedua perusahaan mengatakan, pihaknya menyesalkan ulah oknum yang mengatasnamakan tim 13 serta ahli serta waris Kampung Tua yang telah melakukan proses jual beli lahan di lokasi tersebut.

“Kami pastikan lahan seluas 48,5 hektar itu legalitasnya sudah diberikan BP Batam. Dan karena ulah beberapa oknum, sekarang di lahan kami ada 40 bangunan didirikan tanpa sepengetahuan dan izin kami,” kata Salim saat ditemui di Harbour Bay, Jum’at (18/10) sore.

Dia mengatakan, setelah melakukan investigasi internal perusahaan beberapa fakta akhirnya terungkap. Dimana ada oknum yang mengaku sebagai ahli waris dari orang tuanya telah melakukan tindakan ilegal dengan membuat dokumen palsu, untuk kemudian diperjual-belikan kepada orang lain.

Selain itu, oknum tersebut juga mencoba mengajukan permohonan kepada Rumpun Khazanah Warisan Batam, agar lokasi perusahaan diajukan menjadi Kampung Tua. Permohonan itu kata dia tanpa didasari oleh dokumen yang lengkap dan valid keabsahannya.

“Oknum itu menunjuk atau memberikan kuasa penuh kepada oknum yang menamakan dirirnya tim 13 sebagai Kuasa penataan Kampung Tua Seranggon Kota Batam,” sambungnya.

Tantimin selaku kuasa hukum perusahaan mengatakan, pihaknya telah melaporkan oknum ahli waris ke Polresta Barelang dan kini telah menjadi tersangka.

“Dia telah kita laporkan dan telah tersangka, dan sedang jalani proses hukum,” ujar Tantimin.

Dijelaskan Tantimin, terkait penetapan tersangka dan penahanan Udin Pelor di Polresta Barelang, bukan perusahaan yang melaporkan tetapi seorang masyarakat berinisial “JD” yang merasa tertipu atas pembelian lahan yang telah dikavling oleh para oknum tersebut.

“Selain kedua oknum tersebut, masih ada satu lagi yang sedang diproses penyidik,” jelas Tantimin.

Terkait, warga yang telah terlanjur membayar dan tertipu oleh kedua oknum tersebut, dia mengatakan pihaknya akan memberikan kompensasi, dengan syarat memiliki bukti kwitansi dan surat keterangan pembelian.

“Aneh tapi nyata. Tapi inilah bentuk perhatian kami kepada warga disana. Namun untuk saat ini kami tidak mengganti bangunan yang sudah dibangun,” jelasnya.

Tantimin melanjutkan, pihaknya memberi jangka waktu 1 bulan untuk masyarakat yang tertipu dan terlanjut bayar, agar melapor ke pihak perusahaan untuk mendapat ganti rugi dengan nilai yang sama pada pembelian awal.

“Ditegaskan sekali lagi, kami hanya mengganti yang sudah ada bangunan saja. Jika masih berbentuk lahan, belum dapat dipastikan,” jelasnya.

Dan jika masyarakat tidak melaporkan dan malah membangun bangunan di lokasi lahan, maka pihak perusahaan akan balik menempuh jalur hukum dan melaporkan warga ke polisi dengan tuduhan pasal 385 tentang penyerobotan lahan. (Bintang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here