Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama peneliti lobster dari Universitas Tasmania (kanan). (Foto: Humas KKP)

Batamxinwen, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyebut, prioritas utama pemerintah terkait kebijakan lobster adalah budi daya, bukan ekspor benih. Pengembangan tersebut menjadi salah satu syarat untuk mengekspor benih lobster.

Edhy mengatakan, ada berbagai persayaratan yang harus dipenuhi sebelum pelaku usaha diizinkan untuk mengekspor benih lobster.

“Prioritas pertama itu budi daya, kita ajak siapa saja, mau koperasi, korporasi, perorangan silahkan, yang penting ada aturannya. Pertama harus punya kemampuan budi daya. Jangan tergiur hanya karena ekspor mudah, untungnya banyak,” katanya melalui keterangan tertulis, Sabtu (4/7/2020).

Menurut dia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12/2020 justru mendorong kesejahteraan dan meningkatkan pengetahuan nelayan dalam berbudi daya lobster.

Dia menyebut, eksportir harus membeli benih lobster dari nelayan dengan harga di atas Rp5.000 per ekor. Harga itu lebih tinggi dibandingkan ketika masih berlaku aturan larangan pengambilan benih lobster.

“KKP juga mewajibkan eksportir menggandeng nelayan dalam menjalankan usaha budi daya lobster,” ucapnya.

Edhy ingin nelayan tidak hanya mendapat keuntungan ekonomis dari menjual benih lobster, tapi juga mendapat pengetahuan tentang berbudi daya.

“Selain kemampuan budi daya, berkomitmen ramah lingkungan tidak merusak, dan yang paling penting berkomitmen dengan nelayannya sendiri. Dia harus satu garis dan dia harus membina nelayannya sendiri,” ujarnya.

Sumber: Inews.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here