Batamxinwen, Batam – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan, sebagai anggota dewan kawasan , bakal menyurati Menko Perekonomian untuk meminta BP Batam membenahi permasalahan air.
Ansar Ahmad melihat persoalan air di Batam ini benar benar telah membuat warga kelimpungan karna air merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa digantikan.
“Kami akan surati Pak Menko. Smoga BP Batam segera membuat keputusan strategis untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terkait persoalan air,” ujar Ansar Ahmad.
Harapan itu disampaian Gubernur Ansar yang prihatin atas krisis air yang terjadi di wilayah Kota Batam. Namun karena kewengan pengelolaan air di Batam adalah ranahnya BP Batam, ia meminta instansi tersebut segera mengatasinya.
“Krisis air yang terjadi di Batam adalah kewenangannya BP Batam. Karena ini menyangkut, kebutuhan dasar masyarakat, tentu kita minta BP Batam segera menyelesaikannya,” ujar Gubernur Ansar, Sabtu (5/8) lalu di Tanjungpinang
Menurutnya, permasalahan pasokan air di Batam harus segera dievaluasi karena beberapa tahun terakhir lebih baik ketimbang sekarang.
“Dulu lebih baik dan tidak seperti ini. BP Batam harus melihat betul dan mengevaluasi kerja sama dengan pihak perusahaan. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat, tentu harus ada tindakan yang signifikan,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Widiastadi Nugroho juga menyampaikan perhatian serius terhadap buruknya penanganan persoalan air di Batam. “Kita mendesak harus ada perubahan kebijakan, kondisi pelayanan air di Batam semakin memburuk ,” ujar Widiastadi Nugroho.
Menurutnya, pimpinan DPRD Provinsi Kepri yang kemudian akan meneruskan persoalan ini, ke DPR RI, khususnya ke Komisi 6 yang menjadi mitra dengan BP Batam. Selain itu, pihaknya melalui Fraksi DPRD Provinsi Kepri juga akan menyampaikan masalah ini ke Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.
“Masyarakat Batam terus menjerit dengan pelayanan air yang dikelola oleh PT Moya bersama SPAM Batam. Tentu kondisi ini, tidak boleh terus menerus terjadi,” tegasnya.
Ditegaskannya, sebagai kota besar, persoalan ini semestinya tidak boleh terjadi. Maka dari itu, harus segera dilakukan evaluasi. Baginya, ini harus segera dievaluasi, karena penujukan PT Moya oleh BP Batam untuk mengelola air di Batam gagal. (red)
