Mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah dan Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim dalam Dialog Interaktif Menuju Pilgub Kepri 2020 di Aula Serbs Guns Hotel PIH, Jumat (9/8). Foto: jkf

Batamxinwen, Batam – Ismeth Abdullah, mantan Gubernur Kepulauan Riau adalah orang pertama yang berjalan menuju mikrofon dalam Dialog Interaktif Menuju Pilgub Kepulauan Riau 2020 yang ditaja Gerakan Mahasiswa Melayu Kepulauan Riau melalui Komite Pemuda Peduli Pemilu Bersih, di Aula Serba Guna PIH, Batamcentre, Jumat (9/8).

Ismeth Abdullah mengajukan sebuah pertanyaan penting. Pertanyaan yang ia tujukan kepada Ketua PWI Kepri, Candra Ibrahim, salah satu narasumber dalam dialog itu, yang Ia anggap mewakili masyarakat.

“Apa yang salah? Apa yang salah dari pemilu kita? Dari pilkada, pilgub, pileg hingga pilpres, di pilkada di Kepri sejak tahun 2005 selalu ada kesan tidak bersih. Selalu ada kecurangan. Padahal kan ada bawaslu? Kok bisa terjadi seperti itu?” ujar Ismeth Abdullah.

Gubernur pertama Kepulauan Riau ini membagi kecurangan yang dimaksud ada dalam dua tahapan pemilu. Pertama, dalam tahapan kampanye. Kecurangan dalam masa kampanye yaitu terjadinya praktek politik uang. Kedua, dalam tahapan pencoblosan yang menjadi bagian penting pemilu.

“Pertanyaan pentingnya adalah. Apa sipil sudah tidak bisa mengawasi sipil? Apa perlu diserahkan pada yang non sipil untuk mengawasi? Militer misalnya, supaya bersih,” kata Ismeth Abdullah.

Menjawab pertanyaan Ismeth Abdullah, Candra mencontohkan Pilkada tahun 2015. Menurut Candra, pada Pilkada 2015 terpolarisasi sangat kuat adanya institusi yang terlibat. Terlibat dalam arti ada institusi tertentu yang mengawasi institusi tertentu. Sementara ada institusi sipil yang juga berkewajiban mengawasi sipil. Namun, faktanya, kecurangan tetap terjadi.

Menurutnya, kuncinya pemilu yang bersih ada pada regulasinya di Senayan. Yang harus bertanggungjawab terhadap apa yang terjadi pada pemilu adalah partai politik. Sebab, regulasi tentang pemilu itu dimulai dari politisi di Senayan yang membuat peraturan dan undang-undang yang menguntungkan partai politik.

“Pertanyaan Pak Ismeth penting dan menarik. Kuncinya di regulasi. Undang-undang. Yang buat undang-undang adalah mereka yang di Senayan. Digodok bersama Parpol dengan pemerintah. Nah, parpol biasanya cenderung membuat undang-undang yang menguntungkan mereka,” kata Candra Ibrahim.

Ketua PWI Kepri ini mencontohkan regulasi yang menguntungkan Parpol, misalnya, soal aturan ASN harus mundur jika ikut pilkada. Ada lagi soal silang kalau eksekutif ke legislatif harus mundur. Begitu juga sebaliknya. Itu pun setelah diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Di mana aturan sebelumnya cenderung menguntungkan orang-orang partai politik.

Sebagai solusi untuk menciptakan pemilu bersih, Candra Ibrahim menyebutkan sistem e-voting dengan pengamanan berlapis sebagai jalan terbaik untuk menciptakan pilkada bersih di Kepri.

“Memang mahal, tapi kan lebih mahal jembatan Babin atau bahkan lebih mahal biaya pemindahan ibukota negara,” kata Candra Ibrahim.

Namun sayang, pemerintah lebih suka membangun infrastruktur dibanding membangun sistem demokrasi. Padahal, kata Candra, dari demokrasi yang sehat akan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang baik dan berkualitas. Pemimpin daerah yang tidak akan neko-neko ketika memerintah.

Pertanyaan Ismeth Abdullah tentang pilkada yang sarat kecurangan juga ditanggapi Staf Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Kepri, Ade Irfan Santosa. Menurutnya, Bawaslu sudah berupaya keras menciptakan pemilu bersih dengan melibatkan masyarakat dalam mengawasi pemilu.

“Bawaslu komit pada pengawasan pemilu dan antisipasitif dengan melibatkan masyarakat dalam pemilu, bawaslu punya program sekolah kader relawan pengawas pemilu. Nantinya, mereka akan diberi pelatihan selama 14 hari di Bawaslu RI,” ujar Irfan Ade Santoso.

Hadir juga sebagai narasumber Kepala Kesbangpol Kepri Ir.Lamidi, M Nur tokoh muda, Ketua Ikatan Selinsing Siti Aisyah, Yanto tokoh Perpat.

Dalam kesempatan itu, Yanto menyarankan agar pemerintah mengalokasikan dana untuk untuk masyarakat dalam mengawasi pilkada untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. (Jkf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here