BatamXinwen, Jakarta – DPR hari ini menggelar sidang paripurna tentang RAPBN 2019 dan nota keuangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di awal rapat, beberapa fraksi mengkritik soal nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang terus menguat terhadap rupiah.
Sri Mulyani pun memberi penjelasan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga nilai tukar rupiah.
“Bersama BI dan OJK, pemerintah akan terus menjaga agar perubahan nilai tukar rupiah mencerminkan fundamental ekonomi yang menopangnya, dan fleksibilitas rupiah dapat dikelola dan diserap oleh perekonomian dengan baik,” katanya dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa sebagaimana dilansir detik (4/9/2018).
Dengan langkah-langkah antara para pemangku kepentingan itu, diharapkan stabilitas perekonomian dan sektor keuangan bisa terus terjaga. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun memastikan pihaknya akan terus mewaspadai nilai tukar rupiah.
“Kami akan terus mewaspadai pergerakan nilai tukar rupiah yang dipicu oleh sentimen global dan perubahan kebijakan Amerika Serikat,” sebutnya.
Sri Mulyani juga bicara soal tantangan dalam menetapkan asumsi nilai tukar untuk 2019, karena harus mencerminkan faktor fundamental yang menopang rupiah. Di sisi lain juga harus mengantisipasi sentimen pasar.
“Dalam konteks yang sangat dinamis, penetapan asumsi nilai tukar tahun 2019 menjadi tantangan yang tidak mudah,” sebutnya.
Di luar itu, lanjut dia pemerintah terus melakukan penguatan struktur ekonomi dengan memperkuat sektor industri manufaktur yang bisa menghasilkan devisa, dan mengurangi impor terutama barang konsumtif, serta mendukung pariwisata.
“Sehingga neraca perdagangan dan transaksi berjalan menjadi kuat,” lanjutnya.
Menurutnya pemerintah juga terus memperbaiki iklim investasi supaya bisa menarik modal. Pemerintah juga juga terus memperkuat neraca modal, yang tujuannya agar neraca pembayaran kuat dalam menopang stabilitas nilai tukar rupiah.
“Pemerintah juga terus memperkuat basis investor dalam negeri dan melakukan pendalaman pasar keuangan, sehingga stabilitas nilai surat berharga pemerintah dapat dijaga,” jelasnya.
“Dalam rangka mitigasi dan antisipasi terhadap risiko nilai tukar rupiah, pemerintah dan BI akan menyiapkan dan memanfaatkan kerjasama regional dan global untuk memperkuat instrumen second line of defense,” tambahnya.
