BX/foto setkab.go.id.Jokowi dinilai perlu mengambil langkah cepat menyelesaikan perdebatan antar-pejabat eksekutif soal impor bahan pangan.

BatamXinwen, Jakarta – Jokowi harus berada di performa maksimal pada tahun politik. Tinggal 7 bulan lagi Pilpres 2019 digelar, kegaduhan di Kabinet Kerja justru kontraproduktif dengan kerja keras Jokowi selama ini.

Jokowi dinilai perlu mengambil langkah cepat menyelesaikan perdebatan antar-pejabat eksekutif soal impor bahan pangan. “Jokowi harus ambil alih dan segera reshuffle pihak yang bersalah,” kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, kepada wartawan, Rabu sebagaimana dilansir detikNews (19/9/2018).

Rico memantau perkembangan isu perihal impor bahan pangan ini dari awal. “Masalah ini kan dipicu oleh impor beras yang menurut Rizal Ramli berlebihan dan juga menyulut NasDem melakukan somasi dan melaporkan mantan menteri era Gus Dur ke polisi,” kata Rico.

Momentum kegaduhan saat ini bisa dijawab Jokowi dengan membuka tuntas problem mafia bahan pokok ini. “Mentan Amran Sulaiman sudah membuka, Kepala Bulog Budi Waseso sudah mengingatkan, ” kata Rico.

Menurut Rico, ini bukan hanya masalah manajerial internal kabinet, tapi juga sejauh mana Jokowi berpihak kepada petani dan rakyat Indonesia. “Jokowi sebaiknya menunjukkan bahwa beliau tidak berpihak dan anti-mafia bahan pokok,” saran Rico.

“Buwas sudah sampaikan stok beras cukup, jadi kenapa harus impor lagi. Melihat rekam jejak Buwas dulu di BNN, apalagi beliau sekarang di Bulog, apa yang disampaikan tentu bukan sembarangan dan Buwas tidak ada afiliasi politik apa pun,” imbuhnya.

Nah, kini semua menanti turun tangannya Jokowi menuntaskan gesekan yang sudah membawa-bawa kosakata ‘matamu’ di tengah perdebatan soal impor ini. Jika Jokowi salah ambil sikap, bisa jadi pilpres taruhannya.

“Kita tunggu karena ini juga mempertaruhkan elektabilitas Jokowi,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here