Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto. (Foto: Ist)

Batamxinwen, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah menerapkan kebijakan khusus bagi tenaga kerja asing (TKA) yang akan bekerja di Indonesia, dengan memiliki keahlian khusus.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto.

Menurut Carmelita, sumber daya manusia dengan keahlian bidang tertentu sebenarnya banyak tersedia di dalam negeri.

Dan pemerintah sendiri telah melakukan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pendidikan vokasi. Sayangnya, mereka belum mendapat sertifikasi dari lembaga-lembaga tertentu.

“Nah ini yang seharusnya dilihat pemerintah. Jangan sampai kita memberikan pelatihan dan menggelar vokasi tapi sertifikasinya tidak sesuai. Pemerintah harus ikut membantu,” kata Carmelita Hartoto di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan aturan baru yang memudahkan tenaga kerja asing di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing.

Dalam beleid ini, jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing dibagi ke dalam 18 kategori, mulai dari Konstruksi; Real Estat; Pendidikan; Industri Pengolahan; Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Aktivitas Keuangan dan Asuransi; Informasi dan Telekomunikasi; hingga Aktivitas Jasa Lainnya; dan Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis.

Menurut Carmelita Hartoto, dengan semakin dibukanya posisi atau jabatan tertentu kepada tenaga kerja asing, seharusnya diwaspadai. Karena tidak menutup kemungkinan, jumlahnya akan meningkat seiring rencana pemerintah mempermudah investasi asing di Indonesia.

Rencana pemerintah menarik investor asing sebanyak-banyak untuk menggairahkan ekonomi memang harus disambut baik namun aturan mainnya harus jelas.

“Rencana menarik sebanyaknya investor asing memang bagus tapi aturan mainnya harus jelas. Sebab ada sektor-sektor strategis yang harus dijaga kedaulatannya. Misalnya sektor pelayaran melalui asas cabotage dan sektor strategis lainnya,” kata dia.(*)

Sumber: Sindonews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here