Batamxinwen, Jakarta – Persoalan ratusan WNI Eks ISIS di luar negeri juga menjadi perhatian Komnas HAM. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebutkan beberapa opsi.

Salah satu opsinya adalah memilih jalan internasional, yakni lebih dari 600 WNI itu diadili di negara lain.

“Kita bisa menggunakan pihak ketiga, oke diadili katakanlah di Iraq kah, atau diadili di Turki. Tapi Indonesia harus membangun bilateral,” kata Taufan di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (9/2)

“Agreement dengan Turki kesepakatan supaya dia tidak pulang ke Indonesia tapi diadili di Turki, nanti setelah itu apa,” sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Turki kerap menjadi pintu masuk oleh WNI untuk bergabung dengan ISIS ke Suriah.

Opsi lainnya menurut Taufan, pemerintah bisa memulangkannya namun tetap dengan catatan harus diadili sesuai hukum.

“Juga ada cara lain di adili di Indonesia, hukum macam itu 12 tahun, dengan pasal 26B (UU Anti Terorisme) bahwa orang yang terlibat dalam gerakan terorisme itu bisa dihukum antara 7 sampai 12 tahun. Kalau dia hanya anggota dia beda lagi hukuman dasarnya,” sebutnya.

Kendati demikian, Taufan tak menampik, mengadilinya di Indonesia juga akan menimbulkan konsekuensi. Sehingga, pemerintah disarankan Taufan harus memikirkan dengan cermat.

“Nah kalau dia dihukum sementara ancaman dari dia itu sangat berbahaya kan itu juga masalah,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyebut, apabila memilih tidak memulangkan, juga tidak ada menjadi persoalan. Namun, alasan pemerintah, kata dia, mesti jelas. Sehingga dunia internasional bisa memahaminya.

“Sepanjang landasan hukumnya jelas, internasional juga bisa memahaminya ya enggak ada masalah itu pilihannya. Tidak melanggar. Ya pasti ada kritik jangan kira enggak ada kritik, saya bilang Inggris dikritik, Jerman juga dikritik,” katanya.(*)

Sumber: kumparan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here