KPLHI Batam: Pemerintah Tidak Serius Atasi Tambang Pasir Ilegal di Batam

Ilustrasi . Aktivitas tambang pasir ilegal di Tembesi, . Foto: ist

Batamxinwen, Batam – Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) menilai pemerintah maupun instansi terkait, tidak bersungguh-sungguh melakukan pengawasan terkait aktivitas tambang pasir ilegal yang marak di Kota Batam.

Ketua KPLHI Kota Batam, Azhari Hamid mengatakan padahal sudah sangat jelas bahwa Kota Batam secara regulasi tidak memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pertambangan, sekalipun tentang galian C atau usaha penambangan berupa tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, dan granit.

“Kami akan menyampaikan surat protes kepada pemerintah dan kepolisian terkait maraknya aktivitas tambang ataupun pencucian pasir ilegal di Kota Batam, Kepulauan Riau. Termasuk yang di depan RS Bhayangkara Polda Kepri di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa,” ujarnya kepada awak media, Selasa (22/2/2021).

Kata dia, Kerusakan lingkungan akibat ulah penambang ini sudah semakin parah, maka dengan itu pihaknya berharap dengan surat tersebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam dan Kepolisian bisa segera menghentikan aktivitas tambang pasir maupun pencucian pasir tersebut.

Ia menilai, aktivitas pencucian pasir itu sama saja atau satu rangkaian dari aktivitas penambangan pasir. Karena tidak ada sejengkal pun daerah di Batam bisa melakukan penambangan dengan alasan apapun.

“Artinya, semua kegiatan pertambangan adalah ilegal,” tegas mantan pejabat Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam ini.

Lanjut kata dia, akibat dari aktivitas tersebut tentu membuat Kota Batam rugi baik secara materil, karena kehilangan retribusi dan ratusan hektare lahan milik negara.

“Semua titik pemotongan (cut and fill) dan pencucian itu juga berdampak negatif pada lingkungan, menghambat investasi, dan menjadi berbahaya sebab lahan tambang menjadi kolam-kolam lumpur raksasa yang takbisa diprediksi kedalamannya,” bebernya.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah Kota Batam maupun intansi terkait harus segera menghentikan kegiatan tersebut.

“Memang backup dari oknum aparat kadang membuat persoalan penambangan pasir ilegal ini menjadi hal yang sangat sulit untuk ditertibkan. Tetapi aturan tetap aturan, tegak lurus untuk kepentingan masyarakat. Jika dilarang, ya, harus ditegakkan aturan dan konsekuen dengan pengawasan yang tegas,”jelasnya.

Menurutnya, aktivitas ini merupakan perkara lama yang tidak ada habisnya. Bahkan ia menilai aktivitas tersebut sudah mengakar dengan berbagai kepentingan yang ada di dalamnya.

“Kalau saya pribadi dengan pengalaman 16 tahun sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang pernah terlibat langsung dengan persoalan penambangan pasir ilegal inil, menurut saya harus kembali duduk antara pemerintah, Kepolisian dan TNI karena ada oknum oknum masing masing Instansi tersebut terlibat dalam persoalan tambang pasir ilegal di Batam,” ungkapnya. (shafix)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here