BatamXinwen, Tanjungpinang – Jumlah anak di bawah umur yang terlibat masalah hukum di Kepri memprihatinkan. Hal ini menjadi perhatian khusus yang disoroti Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak (KPPAD) Kepri.

Sejak Januari hingga Mei 2018 jumlah keseluruhan anak yang menjadi korban maupun pelaku kriminalitas yang mendapatkan pendampingan hukum dari KPPAD sebanyak 103 anak.

Menurut Ketua KPPAD Kepri Muhammad Faisal, 103 anak tersebut terdiri dari 59 anak laki-laki dan 44 anak perempuan yang terlibat dalam 57 kasus.

Di Batam, catatan Faisal, kasus yang paling menonjol adalah kasus perebutan hak asuh dan nafkah terhadap anak. Sedangkan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebanyak 9 kasus terdiri dari 14 anak laki-laki dan 3 perempuan.

“Salah satu anak perempuan yang didampingi KPPAD, yang bekerja di salah satu club malam di Batam mengaku terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya memenuhi gaya hidup seperti membeli make-up dan handphone. Ini menunjukan pengaruh gaya hidup yang menempatkan anak pada posis yang tidak tepat ” kata Faisal.

Faktor demografi penduduk pesisir dan latar belakang ekonomi lah yang memicu permasalah anak. Ketidak mapanan berimbas pada kehidupan sosial anak.

Faisal mencontohkan kasus di Kabupaten Bintan yang berawal dari media sosial, seorang anak perempuan usia sekolah dasar dicabuli oleh temannya yang lebih dewasa, setelah berkenalan melalui media sosial

“Di sini dibutuhkan peran orangtua yang lebi besar karena anak masih perlu pendampingan dalam menerima perkembangan teknologi,” katanya lagi.

Dari jumlah kasus dan jumlah anak yang terlibat masalah hukum itu, Faisal berharap kerja keras pemerintah setempat dan lembaga terkait agar anak tidak harus berhadaoan dengan hukum.

“Terutama peran orangtua sebagai apihak yang paling dekat dan mengetahui kondisi anka itu sendiri,” ujar Faisal. (yli)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here