Status Lahan SMKN 9 Batam, Begini Penjelasan Gakkum DLHK Kepri

Lokasi dibangunnya SMKN 9 di Kelurahan Tanjungpiayu, Kecamatan Seibeduk Kota Batam

Batamxinwen, Batam – Kepala Bidang Konservasi Pemberdayaan Masyakarat dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepri, Agus Purwoko menanggapi soal permasalahan lahan hutan bakau yang ditimbun untuk pembangunan SMKN 9 Batam di Tanjung Piayu, Kota Batam.

Menurut Agus , perihal hal tersebut dirinya telah mendapatkan laporan dari beberapa pihak meskipun hanya sebatas laporan secara lisan.

“DLHK Kepri tidak bisa mengambil tindakan karena permasalahan itu hendak diselesaikan oleh DLH Batam,” ujarnya kepada awak media ketika dikonfirmasi di Hotel Aston, Kamis (18/2/2021).

Bahkan, ia juga membeberkan pihak dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Akar Bhumi Indonesia telah melaporkan permasalahan tersebut ke Kementerian KLHK RI.

“Pihak dari Akar Bhumi Indonesia belum puas dengan apa yang dilakukan DLH Batam sejauh ini. Saya pun belum membaca surat rekomendasi apa yang sudah dilakukan oleh DLH Batam mengenai lahan tersebut,” bebernya.

Menurutnya, permasalahan tersebut bukanlah perkara yang sulit untuk diselesaikan

“Tapi saya pastikan, kalau saya yang turun menanganinya, selesai itu permasalahannya. Karena saya sudah bisa membaca informasi di lapangan persoalannya seperti apa,” tegasnya.

Ia menuturkan, permasalahan serupa juga pernah terjadi di Bintan beberapa waktu yang lalu.

“Artinya APL (areal penggunaan lain) dia, kawasannya putih. Ada kewajiban dari pada pemilik lahan untuk membayar pajak. Jadi nanti proses pembangunan SMKN 9 Batam ini kita hentikan dulu, sampai pembayaran hak dan kewajibannya selesai baru bisa dilanjutkan,” terangnya.

Ia menilai, dari sudut pandang kacamatanya berdasarkan proyek pemerintah hanya sekitaran lokasi saja.

“Jadi tidak ada sebenarnya ruang untuk penimbunan itu, makanya saya memperkirakan ada dalil-dalil yang dibuat yang membiaskan aksi itu. Tapi ini perkiraan saya saja, dan mereka memanfaatkan itu untuk melakukan penimbunan,” tuturnya.

Sementara itu, untuk sanksi yang bisa dikenakan kepada pengembang proyek tersebut, Agus mengatakan pihaknya belum bisa menjalankan hal tersebut karena masih ditangani oleh pihak DLH Kota Batam.

“Untuk sanksi sendiri, saya belum bisa menjalankan itu karena masih ditangani oleh DLH Batam. Saya belum tahu nih rekomendasinya apa yang dipakai oleh DLH Batam sampai pihak Akar Bhumi Indonesia melapor ke Kementrian KLHK RI,” pungkasnya. (Shafix)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here