LSM Ampuh Gugat PT GP Terkait Dugaan Tambang Pasir Laut Illegal di Galang

Ketua DPC AMPUH Kota Batam, Budiman Sitompul (tengah)

Batamxinwen, Batam – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup (AMPUH) Kota Batam menggugat PT Glory Point (GP) ke Pengadilan Negeri (PN) Batam atas dugaan adanya pelanggaran lingkungan hidup pada proyek pengembangan kawasan Pantai Glory Melur di Kecamatan Galang, Kota Batam.

Dari hasil investigasinya, DPC AMPUH Kota Batam menemukan dugaan pelanggaran lingkungan hidup yakni, penambangan pasir laut tanpa izin disepanjang pesisir pantai Melur. Kegiatan ilegal ini dapat merusak ekosistem perairan laut.

Hal ini diungkapkan oleh, Ketua DPC AMPUH Kota Batam, Budiman Sitompul ketika dijumpai awak media, Senin (19/7/2021). Kata Budiman , pembuangan limbah sampah secara sembarangan pada kegiatan itu juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan merugikan warga setempat di pesisir Pantai Melur.

Selain itu, kata dia, aktivitas ilegal penambangan pasir laut oleh pihak PT GP tersebut dilakukan pada malam hari menggunakan truk angkut ekskavator, selanjutnya dibawa ke Kota oleh mobil Truk Tronton.

“Jadi, dugaan kuat tujuan dari penambangan pasir laut itu untuk dijadikan kebutuhan batching plant milik PT GP. Namun dari informasi yang kita dapatkan dari masyarakat, hasil penambangan pasir laut itu ternyata dikomersilkan,” ungkap pria yang akrab disapa bang Tom tersebut.

Sementara itu, tim Kuasa Hukum DPC AMPUH Kota Batam dari Kantor Hukum AJP, Reevan Allingson Simanjuntak, menjelaskan, dalam hal ini, kliennya menggugat dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh PT GP, karena kata dia, Pantai Melur merupakan tempat wisata alam.

“Berdasarkan keputusan menteri kelautan Nomor 32 tahun 2002 tentang zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut dalam Kepmen pada Bab III pasal 5 menetapkan salah satu zona dilarang melakukan penambangan pasir adalah kawasan pelestarian alam,” ujarnya.

Dijelaskannya, kawasan yang dimaksud terdiri dari taman nasional dan taman wisata alam. Maka seharusnya Pantai Melur yang merupakan taman wisata alam tidak dapat dijadikan sebagai lokasi penambangan pasir.

Hal senada juga diungkapkan oleh Helfrikh sudarmady Simamora salah satu anggota tim kuasa hukum menambahkan, jika merujuk pada pasal 35 huruf i UU No 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil telah secara tegas melarang aktivitas penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

“Dalam artian, apakah wilayah pesisir ini masuk dalam wilayah wisata atau tidak, karena pada zonasi wilayah pesisir ini ditentukan jarak 0-12 mil adalah zona demarsal. Nanti kita lihat dipersidangan dan itu akan di sinkronkan,” ucap Sudarmady.

Untuk ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan akibat perbuatan penambangan pasir adalah pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp2 miliar.

Selanjutnya, merujuk pada pasal 98 ayat (1) UU No ,32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dijatuhkan hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp10 miliar.

Jadi, aktivitas penambangan pasir laut yang dilakukan oleh PT GP dikawasan pantai Melur sangat jelas akan merdampak pada kerusakan ekosistem laut seperti menurunkan kualitas lingkungan perairan laut, meningkatkan abrasi pantai dan erosi pantai serta merusak ekosistem terumbu karang dan Fauna yang mendiami ekosistem tersebut.

Terkait dengan pembuangan sampah secara sembarangan yang dibuang di area sekitar pemukiman warga setempat, DPC AMPUH menduga limbah sampah itu adalah milik PT GP

“Parahnya, dilokasi kami tidak menemukan adanya tempat pembuangan sementara (TPS) disekitar area pantai. Artinya ini jelas berdampak pencemaran lingkungan ,” kata Tom melanjutkan.

Seperti diketahui sebelumnya, DPC AMPUH Kota Batam telah melakukan Somasi pertama dan Kedua kepada PT Glory Point, namun tidak ada tanggapan hingga akhirnya DPC AMPUH Kota Batam memutus untuk melakukan gugatan pada Selasa (13/7/2021) lalu di PN Batam. (Shafix)

x

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here