BatamXinwen, Batam – Pengerjaan Waduk Sei Gong hingga saat ini sudah mencapai 89 persen. Nantinya waduk ini akan mampu menyalurkan air sekitar 600 liter per detik dan mengaliri wilayah Kota Batam.

Hingga saat ini, pemberian dana kerohiman kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Sei Gong berjalan dengan baik.

Kuasa Hukum Warga Terdampak Waduk Sei Gong akan Somasi BP Batam

namun demikian, dari 40 warga yang terdata dan berhak menerima uang kerohiman, masih ada 23 orang lagi yang belum mengambil dana tersebut.

“Prosesnya sudah di pengadilan negeri. Dan Pengadilan Negeri-lah yang akan melakukan pemanggilan kepada warga yang belum menerima,” kata Deputi IV Bidang Sarana dan Prasarana Lainnya Badan Pengusahaan (BP) Batam, Mayjen TNI Eko Budi Soepriyanto sebagaimana dilansir Antara.

Dan apabila dalam tiga kali pemanggilan tidak juga datang, pengerjaan pembangunan dam Sei Gong akan tetap berjalan.

“Nanti yang memutuskan pengadilan, setelah ada keputusan dan pembangunan sudah selesai akan langsung kita genangi,” papar Eko.

Warga Minta Pemerintah Tunda Peresmian Waduk Sei Gong Sebelum Pemberian Ganti Rugi Selesai dan Adil

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, proyek Nasional ini masih menyimpan permasalahan yang dirasakan oleh warga Batam, khususnya pemilik lahan yang ada di kawasan Waduk Sei Gong Batam tersebut.

Yakni penyesuaian ganti rugi atau kerohiman yang dianggap warga masih jauh dari harapan.

Mengingat, sebelum proyek ini dilaksanakan mereka tidak setuju karena mereka akan kehilangan mata pencaharian yang sudah hampir 20 – 30 tahun mereka ambil dari hasil taninya dan bercocok tanam, sebelum BP Batam menetapkan wilayah Sei Gong sebagai wilayah BP Batam.

Hal ini dikuatkan oleh bukti Surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan, serta surat tebas resmi dikeluarkan oleh Penghulu (kepala desa) yang secara tegas sah dan jelas diatur dalam undang-undang desa dan peraturan Desa.

Gubernur Sibuk, Warga Terdampak Waduk Sei Gong Kecewa

Selain bukti otentik penguasaan dan kepemilikan tersebut, warga juga menjelaskan bahwa orang tua (nenek dan kakek) merekalah yang pertama kali masuk dan menggarap di wilayah tersebut, dengan mendapat izin pemerintah setempat.

Untuk itulah, warga meminta bantuan kantor MAP LAW FIRM yang berkantor di Talavera Office Park, Jakarta.

Dari hasil diskusi, wawancara serta penelusuran hukum (legal audit) terhadap permasalahan yang sedang dihadapi warga tani Sei Gong, tim menemukan kejanggalan dalam proses ganti rugi yang akan diberikan oleh warga.

“Semestinya, sebelum SK Gubernur terkait ganti rugi dikeluarkan Pemerintah setempat (tim), mestinya mengundang semua warga tani dan menentukan terlebih dahulu berapa angka/nilai kesepakatan yang disetujui. Sebelum melakukan pengukuran lahan warga tani, sehingga tidak terkesan ditutup-tutupi proses ganti ruginya,” Kata Muhammad Anwar, S.H., M.H, salah satu tim pengacara dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (10/7).

Lazimnya, tambahnya, proses ganti rugi atas lahan ditentukan dan sepakati terlebih dahulu nilai ganti rugi yang didapatkan warga tani. Setelah itu, baru dilakukan pemetaan lokasi dan pengukuran.

Warga Korban Waduk Sei Gong Tolak Dana Kerohiman Dari BP Batam. Ini Alasannya

Hal ini dilakukan guna menghindari conflict of interest para pihak selama dalam dalam proses ganti rugi berjalan.

“Kami menilai proses ini cacat hukum, karena asas tranparansi keadilannya tidak jalan. Termasuk informasi yang diberikan kepada klien kami. Dan menurut kami, ganti rugi yang layak dan adil tidaklah hanya sebatas tanam tumbuh saja. Akan tetapi terhadap lahan (tanah) yang sudah di kuasai dan dimilik oleh klien kami. Dan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1963 kuh perdata,” jelasnya.

Dimana pasal tersebut berbunyi ‘seseorang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, atas tunjuk dengan suatu besit selama 20 Tahun memproleh hak Milik atasnya dengan jalan lewat waktu, sehingga seseorang dengan itikad baik menguasai selama 30 Tahun memproleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukan alas haknya’ .

Hal serupa ditegaskan juga dalam PP tentang Pendaftaran tanah tahun 1997 yang intinya sepanjang tanah tersebut dirawat dan dikelola dangan baik, sehingga terjaga kondisi tanah dan manfaatnya serta membayar PBB maka yang berhak atasnya untuk memiliki tanah tersebut.

Sementara itu, DR. M. Subagyo Eko. P, S.H, M.Hum, Praktisi Hukum dan Dosen hukum Lingkungan dibeberapa Universitas yang juga menjadi Tim Lawyer Warga Tani Sei Gong, menegaskan bahwa sebaiknya Pemerintah Pusat (PUPR) Cq. Pemerintah Daerah dan BP Batam meninjau kembali soal SK ganti rugi yang diberlakukan kepada warga tani, sebelum peresmian tanggal 17 Agustus 2018.

“Menggigat hak-hak dasar warga tani Sei Gong yang memiliki dan tinggal bercocok tanam selama 20-30 tahun belum terpenuhi, dikhawatrikan akan timbul gugatan hukum kepada pemerintah. Sehingga proyek tersebut terhenti dan merugikan keuangan Negara,” jelasnya.

Selain itu, DR. Subagyo juga melihat ada pelanggaran hukum apabila penegasan status tanah tidak dipertegas pemerintah atas upaya tanah garapan yang menjadi hak garap petani berdasar surat alas hak dan pemerintah tidak boleh melakukan manipulasi informasi yang secara nyata dalam proses alih fungsi hutan tersebut apabila pada lahan tersebut ada hak garap petani, harus diberikan ganti rugi atas tanah garap tersebut.

NEWSVideo: Warga Korban Sei Gong WalkOut Saat Dengar Dana Kerohiman dari BP Batam

Sehingga kliennya mendapatkan informasi soal status hutan wilayah Sei Gong yang simpang siur dengan tujuan hanya untuk mencari pembenaran dari pihak pemerintah.

Oleh karena itu, dari hasil rapat internal tim lawyer warga tani Sei Gong Batam akan mengajak pemerintah Pusat (menteri PUPR), Gubernur Kepri dan BP Batam untuk meninjau kembali nilai ganti rugi yang telah di SK-kan Gubernur Kepri, dengan cara yang adil dan bijaksana.

Yaitu mengundang warga tani untuk musyawarah dan mufakat sebelum peresmian waduk proyek Nasional.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here