Ombudsman Ingatkan Walikota Tanjungpinang tak Diskriminatif soal Layanan Publik

Kepala Kantor Wilayah Ombudsman Kepri, Lagat Paroha Patar Siadari

Batamxinwen, Tanjungpinang – Kantor Perwakilan Ombudsman Kepri memberikan peringatan kepada Walikota Tanjungpinang untuk tidak diskriminatif memberikan pelayanan publik kepada masyarakat mengingat akan ada diberlakukannya kebijakan layanan administrasi kependudukan dengan wajib menunjukkan sertifikat vaksin.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari kepada awak media mengatakan, peringatan tersebut disampaikan pihaknya merujuk pada pasal 13A Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Kata dia, dalam PP No 14 tahun 2021 itu disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial dan penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.

“Ombudsman Perwakilan Kepri mengapresiasi upaya kerja keras pemerintah kota Tanjungpinang dalam mengantisipasi pemberantasan penyebaran virus covid-19, meskipun angka pemaparan covid di Tanjungpinang masih mengkhawatirkan. Berdasarkan Undang-undang 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.

Lanjut kata dia, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, penyelenggaran publik berasaskan persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif pelayanan.

Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelayanan publik adalah pelayanan untuk memenuhi kebutuhan warga negara yang sebagian subtansinya merupakan pelayanan dasar urusan Pemerintahan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

“Kiranya Walikota Tanjungpinang memperhatikan perintah Undang-undang bahwa adalah kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemberian pelayanan publik tanpa diskriminatif dengan alasan apapun juga,” pungkasnya. (Shafix)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here