Ombudsman Kepri: PT JPN Ilegal

Kepala Kantor Wilayah Ombudsman Kepri, Lagat Paroha Patar Siadari

Batamxinwen, Batam  – Ombudsman Kepri angkat bicara terkait dengan aktivitas PT Jagar Prima Nusantara (JPN) di Teluk Lengung, Kabil Nongsa. Perusahaan yang berdasarkan izinnya bergerak di bidang pengelolaan limbah tersebut, justru diketahui saat ini mengerjakan pengerjaan docking, repair dan pembuatan kapal, serta labuh jangkar.

Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Paroha Patar Siadari, mengatakan, ia mendapat konfirmasi dari Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam bahwa PT JPN belum mendapat izin untuk melakukan aktivitas pengerjaan docking dan lainnya di lahan tersebut.

Sehingga menurutnya, aktivitas PT JPN iligal dan patut dipertanyakan.

“Kalau dia (PT JPN) menyuruh menanyakan izin usaha ke Danlanal Batam, ya itu tidak ada urusannya. Danlanal Batam kan urusannya menjaga keamanan laut, bukan izin usaha,” kata dia, Senin (3/5/2021).

Lagat juga mengatakan, pihak yang seharusnya proaktif dalam persoalan ini adalah BP Batam selaku pemilik lahan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam. Ini  karena menyangkut hutan lindung. Ia pun akan menghubungi pihak Kepala DLH Batam untuk menanyakan persoalan ini.

Ia menyangkan mengapa belum ada tindakan dalam persoalan PT JPN meski perusahaan itu telah beroperasi lama. Sebeb menurut Lagat, tiap usaha yang tidak memiliki izin maka harus ditertibkan, dan perusakan lingkungan khususnya hutan mangrove jelas sanksinya.

“Jadi Penyidik PNS DLH harusnya cepat tanggap melakukan proses. Tetapi saya juga belum tahu Teluk Lengung itu apakah masuk ke dalam kewenangan DLHK provinsi atau kota.

Sebenarnya dalam kasus ini, pihak kepolisian pun bisa langsung turun, dan melakukan penyegelan berdasarkan permintaan pihak DLHK. Nah pihak konstitusi ini kok lambat pergerakannya, kalau rusak hutan mangrove itu bagaimana?,” kata Lagat.

Lebih jauh, Lagat juga menjelaskan bahwa tim dari KSOP Batam sudah turun ke lokasi PT JPN dan melihat aktivitas perusahaan itu. Namun, kata dia, KSOP Batam tidak memiliki kewenangan untuk menindak. Sehingga ia menyarankan hal itu dilakukan oleh BP Batam selaku pemilik lahan dan DLH yang tugasnya menjaga lingkungan hidup.

“Kami (Ombudsman Kepri) tentu marah jika memang benar Danlanal Batam membekingi usaha tersebut sebagaimana yang pihak perusahaan sebutkan kalau mereka sudah mendapat izin dari beliau. Jadi kalau ceritanya mereka memang membekingi tolong kasih tahu saya. Tapi saya yakin itu hanya klaim pihak perusahaan saja” ujarnya. (shafix)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here