Panbil Grup Bungkam Terkait Pematangan yang Diduga Ilegal oleh Aktivis Lingkungan

Seperti inilah kondisi kerusakan hutan di dekat kawasan Panbil , Kelurahan Mukakuning, Kecamatan Seibeduk Batam

Batamxinwen, Batam – Manajemen Panbil Grup masih bungkam ketika dikonfirmasi untuk memberikan tanggapannya terkait aktivitas pematangan lahan yang berada di area tersebut yang dianggap ilegal oleh aktivis lingkungan Akar Bhumi Indonesia (ABI).

ABI menilai aktivitas pembabatan hutan dan pemotongan lahan yang berbatasan langsung dengan area hutan konservasi Muka Kuning ini sangat berbahaya untuk kualitas air baku Kota Batam yang bergantung terhadap Waduk Duriangkang dan Waduk Sei Ladi.

Pada tanggal 1 Agustus redaksi Batamxinwen.com telah melayangkan konfirmasi melalui pesan singkat kepada Presiden Direktur (Presdir) Panbil Grup yakni, Johanes Kennedy Aritonang soal perizinan pematangan lahan tersebut namun tidak mendapatkan tanggapan.

Tidak hanya itu, konfirmasi Batamxinwen.com terhadap aktivitas tersebut juga telah dilayangkan kepada Direktur Legal Panbil Grup, Jeremia sejak tanggal 7 Agustus 2021 akan tetapi masih belum mendapatkan keterangan resmi terkait legalitas pengerjaan proyek tersebut.

Sejumlah pertanyaan telah dilayangkan kepada pihak Panbil Grup terkait aktivitas pematangan lahan tersebut seperti izin pemanfaatan lahan, pengalokasian lahan, dokumen lingkungan hidup, izin lingkungan, fatwa planologi, izin cut and fill, izin mendirikan bangunan, provisi sumber daya hutan (PSDH) terkait pohon kayu yang telah ditebang untuk membuat cluster Forest House yang dicanang-canang sebagai hunian bernuansa alam.

Bahkan, pada Jumat (22/10/2021) lalu konfirmasi tersebut masih dilayangkan redaksi Batamxinwen.com kepada Penanggung Jawab Lingkungan Panbil Grup yakni, Teddy akan tetapi juga tidak mendapatkan keterangan apa-apa.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Divisi Advokasi ABI, Soni Riyanto mengatakan, pihaknya menduga bahwa menajemen Panbil Grup sengaja mengulur-ngulur waktu untuk memberikan klarifikasinya kepada media sambil menunggu perizinan yang sedang ditanyakan tersebut diselesaikan.

“Kita tidak tahu seperti apa bentuk dokumen perizinan yang mereka (Panbil Grup) miliki, akan tetapi kuat dugaan kami bahwa ini akan disulap semua perizinannya tanpa kajian-kajian yang seharusnya,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Senin (25/10/2021).

Selain itu, kata dia, setelah ditelusuri lebih jauh oleh pihaknya ternyata dalam kawasan Panbil ini ada dua perusahaan yang saat ini tengah mengelola lahan yang berbatasan dengan hutan konservasi yakni PT. Papan Jaya untuk Taman Wisata Alam Muka Kuning dan PT Harapan Jaya Sentosa untuk membangun pemukiman elit Cluster Forest House.

“Ini akan menjadi atensi kita untuk lebih fokus lagi mengawasi kegiatan pihak Panbil Grup, kuat dugaan ini adalah permainan korporasi untuk menguasai lahan-lahan yang berada di daerah hutan konservasi tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Founder Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan memperingatkan Walikota Batam, Muhammad Rudi yang juga ex-officio Kepala BP Batam untuk segera mengatasi banyaknya kasus kerusakan lingkungan yang ada di Batam.

Menurutnya, apabila hal ini tidak ditanggapi secara serius oleh pemerintah, bukan tidak mungkin orang nomor satu di Kota Batam tersebut bisa dipidanakan lantaran jika mengacu pada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 dan PP tentang Tata Cara Pengawasan dan Sanksi Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup yang sedang digodok pemerintah.

“Kalau pun ada kajian lingkungannya kami mau tahu seperti apa? Siapa konsultannya? Kok bisa izin lingkungannya terbit atau Amdalnya terbit sementara dampak lingkungannya masih ada? Kami patut menduga kalau izin tersebut adalah izin aspal (Asli tapi palsu),” ujarnya kepada Batamxinwen.com, Senin (18/10/2021).

“Jadi sudah sangat jelas, kerusakan lingkungan itu merupakan kejahatan yang tidak main-main. Jika dalam HAM ada kejatahan Genosida maka dilingkungan ini bisa kita namakan dengan Ecosida yakni perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara pelan-pelan yakni merusak komposisi dan tatanan bumi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata dia, untuk mempersempit terjadinya tuntutan, kepada para Kepala daerah harus lebih memperhatikan masalah administrasi. Ia menjelaskan, untuk pengrusakan lingkungan yang menyangkut Amdal sebuah Kota/Kabupaten merupakan tanggungjawab Walikota/Bupatinya.

“Jika Amdal tersebut sudah menyangkut dua kota dalam satu provinsi, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab gubernur, dan seterusnya,” bebernya.

Dengan adanya undang-undang ini, menurutnya, memang sedikit mempersempit ruang para pengusaha yang ingin membuka usaha baru, lantaran harus meminta izin untuk lingkungan hidup.

“Permohonan izin ini, nantinya akan diatur dalam peraturan pemerintah, yang kini tengah disusun secara detail. Namun, ini tidak berarti pemerintah ingin mempersulit dunia usaha,” jelasnya.

Dikatakannya, pembuatan PP ini melibatkan beberapa ahli untuk bisa memprediksi kerugian yang bakal diderita jika terjadi kerusakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, jika nanti ada satu pohon yang di tebang untuk kepentingan industri, jelas harus dihitung ganti ruginya sesuai nilai prediksi pohon tersebut.

“Sehingga tidak ada yang ringan hukuman untuk para pengrusak kawasan lingkungan ataupun hutan, terutama hutan yang memiliki keaneka ragaman hayati yang dilindungi. Karena kerusakan lingkungan seperti ini bisa terkena sanksi internasional,” tandasnya. (Shafix)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here