Batamxinwen, Jakarta – Partai Demokrat memastikan tak akan mengusung calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana korupsi di Pilkada 2020. Meskipun di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tak terdapat larangan. Hal ini disampaikan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.

“Nah, oleh karena itu jika ada calon-calon yang dari diusung atau muncul yang berkaitan dengan korupsi, tentu kami akan mempunyai pikiran kuat untuk tolak itu,” kata Hinca di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Karenanya, Hinca menekankan Demokrat tak bakal mengusung calon kepala daerah yang mempunyai latar belakang kasus korupsi. Dengan terlebih dahulu melalui proses penyaringan yang dilakukan internal Demokrat.

“Proses di kami itu berjenjang bertingkat. Untuk pilkada kabupaten kota bupati atau wali kota, dimulai dari DPC, DPD diputus oleh DPP. Kalau Gubernur yang 9 itu dari DPD-nya langsung ke DPP, DPP langsung ke majelis tinggi partai,” ujar Hinca.

Selain itu, sejak awal Demokrat sudah menanamkan kepada kader-kadernya agar pro terhadap tindakan pemberantasan korupsi.

“Artinya, sejak awal Demokrat ini lakukan upaya maksimal pemberantasan korupsi. Karena itu, kami menolak pelemahan KPK dan seterusnya,” ujar Hinca.

Seperti diketahui, KPU telah menerbitkan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pilkada. Dalam beleid itu, tidak ada larangan bagi bekas terpidana kasus korupsi.

Berdasarkan salinan PKPU yang diterima Okezone, Pasal 4 Huruf h beleid tersebut mengatur warga negara Indonesia (WNI) yang bisa mencalonkan diri di Pilkada bukan mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Sedangkan aturan larangan bagi bekas narapidana korupsi tidak tertera di dalamnya.(*)

Sumber: Okezone

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here