BatamXinwen, Jakarta – Pemerintah menyiapkan aturan perizinan online terpadu atau online single submission (OSS) untuk segera diluncurkan. Sistem ini membantu investor mengurus perizinan dengan data yang terintegrasi.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dengan adanya sistem tersebut, semua permohonan izin nantinya akan diproses secara online.

“Mulai saat ini, izin-izin berusaha yang diajukan sebelum berlakunya PP ini dan belum diterbitkan izinnya, akan diproses melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS,” jelasnya dalam acara sosialisasi OSS di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Darmin menjelaskan perizinan yang telah terbit sebelum diberlakukannya aturan tersebut dan memerlukan izin baru dapat dilakukan melalui sistem OSS. Nantinya, setiap investor akan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Namun yang paling penting, sistem perizinan di kementerian atau lembaga dan daerah tetap dapat menerima pengajuan perizinan baru,” imbuh Darmin.

Staf Khusus Menteri Kemenko Perekonomian Edy Irawady menambahkan, sistem perizinan online terpadu atau online single submission (OSS) bakal dioperasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama enam bulan sebelum nantinya dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ia menjelaskan pada dasarnya pengendali pusat sistem OSS adalah BKPM. Namun hingga saat ini BKPM belum menyanggupi hal itu karena ada beberapa hal yang belum siap.

Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian akan mengambil alih pelaksanaan OSS setelah diluncurkan selema enam bulan. Sehingga nantinya, ketika BKPM siap pelaksanaannya dapat dipindah kembali.

“Rencanannya gitu. Jadi BKPM itu penyelenggara kelembagaan OSS PTSP mereka sebagai pusat kan. Kalau sudah siap itu enam bulan dikembalikan siap SDM, siap sistem kita pindahin (dari Kemenko Perekonomian ke BKPM),” jelasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan pada dasarnya sistem tersebut telah siap untuk digunakan dan dirilis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun hingga saat ini masih menunggu jadwal dari Jokowi.

“Ini sudah siap 100% kita tunggu saja waktu presiden kapan bisa launching,” terangnya.

BKPM dihentikan sementara
Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menghentikan pelayanan proses dan penerbitan izin. Hal ini berkaitan dengan akan diluncurkannya sistem perizinan online terpadu atau online single submission (OSS).

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan saat ini sistem di BKPM sedang dalam proses transisi data ke sistem OSS. Nantiny, semua izin akan ditampung terlebih dahulu oleh BKPM.

“Sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, BKPM untuk sementara ini akan tampung dulu segala permohonan izin untuk disalurkan nanti ke OSS setelah OSS telah resmi dilaunching,” kata Lembong dalam keterangan tertulis, Jumat (29/6/2018).

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan saat ini masih ada beberapa izin yang masih akan diproses dan diterbitkan di BKPM. Untuk itu, pihaknya sedang melakukan verifikasi izin-izin tersebut.

“Ada beberapa izin yang masih akan diprpses dan diterbitkan di BKPM dan bukan di OSS, bahkan pasca berlakunya PP 24/2018. Namun BKPM sedang dalam proses memverifikasi persis izin-izin mana yang termasuk dalam pengecualian tersebut,” terangnya.

Sementara itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masih tetap buka seperti biasa. Hal itu untuk melayani pertanyaan, permohonan dan izin investor, serta untuk menampung permohonan izin sementara.

Sekadar informasi, PP nomor 24 tahun 2018 tersebut telah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 21 Juni 2018 (*)

Sumber : Indonesiaxinwen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here