Pemotongan Kapal Acacia Nassau, ini Kata Ombudsman Kepri

Kepala Kantor Wilayah Ombudsman Kepri, Lagat Paroha Patar Siadari

Batamxinwen, Batam – Kepala Kantor Wilayah Ombudsman Kepri, Lagat Paroha Patar Siadari memberikan tanggapannya terkait permasalahan pemotongan kapal Acacia Nassau di galangan kapal Paxocean, Tanjung Uncang, Batuaji, Batam.

Pemotongan kapal itu  dilakukan oleh PT. Graha Trisaka Industru (GTI) beberapa waktu lalu.

Menurut Lagat Paroha Patar Siadari, seharusnya pihak Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam bisa bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk mengusut tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait perihal pemotongan Kapal Acacia Nassau ini.

“Karena permasalahan ini kan sudah terjadi perbuatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan. Berarti ini kan seharusnya sudah ada penegakan hukum yang harus dilakukan bisa saja dari pihak KSOP melalui PPNS nya atau bisa langsung bekerja sama dengan pihak Polda Kepri untuk mengusut tuntas siapa saja yang terlibat disitu,” tegasnya kepada Batamxinwen.com ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (8/3/2021).

Selain itu, Lagat juga menanggapi dan bertanya-tanya mengapa permasalahan ini mendapatkan respon cepat oleh pihak DPRD Kota Batam sehingga mereka melakukan sidak dan hearing perihal hal tersebut.

“Saya juga ingin bertanya kenapa permasalahan ini telah di RDP oleh DPRD Kota Batam ya? Sementara aparat penegak hukumnya saja belum mengusut tuntas permasalahan ini, dan ini masalah hukumnya juga tidak macet,” kata dia.

Lagat melanjutkan, “Sepertinya ini terkesan ada unsur kepentingan terkait masalah pemotongan kapal Acacia Nassau.

“Soalnya kentara sekali kok DPRD langsung sidak ya? Kok DPRD sudah langsung pro aktif seperti itu? Jarang-jarang ada masalah seperti ini DPRD udah langsung responsibility seperti itu?,” herannya.

Ia menilai, biasanya, kasus yang sudah terang benderang saja,  DPRD Kota Batam saja kurang respon seperti itu.

“Tapi ga papalah kalau seperti itu. Yang pasti tanggapan kami, kalau dari Ombudsman menilai izinya itu kan ada di KSOP, maka penegakan hukumnya ya harus di KSOP. Jadi KSOP harusnya sudah bergerak melalui PPNS bekerjasama dengan pihak Kepolisian,” jelasnya.

Kata dia, kapal tersebut seharusnya tidak dihentikan pengerjaaannya, melainkan ditahan dulu oleh KSOP dan melakukan pemanggilan terhadap perusahaannya yakni PT. GTI.

Setelah itu baru menentukan sikap dan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh KSOP Batam.

“Kalau di situ secara jelas ditemukan dugaan tindak pidana melanggar perizinan kan jelas ada sanksinya, kalau tidak salah diancam di bawah 5 tahun kalau tidak salah, dan setahu saya di hukum primernya itu ada di Undang-undang tentang Kementerian Perhubungan karena kan ada izin disitu,” jelas Lagat.

“Permenhub nomor berapanya saya kurang tahu, yang pasti sudah ada diatur didalam sana perihal izin itu yang menjadi kewenangan KSOP,” jelas Lagat mengakhiri. (Shafix)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here