Gubernur Kepri, Nurdin Basirun/BX/Foto: Brm

Batamxinwen, Tanjungpinang – Andi Muhammad Asrun ditunjuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai kuasa hukum yang akan mendampingi Gubernur Nurdin Basirun yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tanjungpinang.

Nurdin bersama dua Kepala Dinas dan tiga staf Pemprov Kepri telah berada di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan atas kasus suap pengurusan izin reklamasi senilai 6.000 dolar Singapura.

“Saya sudah diminta Sekda Kepri, Arif Fadillah untuk mendampingi proses hukum yang tengah menjerat gubernur di KPK,” kata Andi di Tanjungpinang, Kamis.

Andi juga menyatakan, penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum gubernur itu tidak terlepas dari statusnya selaku pengacara Pemprov Kepri hingga saat ini.

Dalam kesempatan ini, Andi menyarankan agar gubernur kooperatif ketika diperiksa KPK. Tidak menutup-nutupi yang justru akan menyulitkan bahkan memberatkan proses hukum yang sedang berjalan.

“Kalau beliau menutup-nutupi terkait kasus ini, risikonya akan berat. Sebab, KPK tentunya sudah memiliki bukti-bukti yang kuat,” ujarnya.

Dia berharap banyak dalam kasus tersebut gubernur tidak terlibat, melainkan hanya dimintai keterangan sebagai saksi oleh komisi anti rasuah ini.

“Sebab bisa saja dalam kasus ini gubernur tidak memerintahkan dan menginstruksikan kepala dinas terkait masalah perizinan itu. Sehingga ada kemungkinan beliau bisa dibebaskan,” ujarnya.

Sumber : Antara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here