Ketua DPD Pospera Kepulauan Riau, Hazhary melaporkan pencemaran sludge oil di perairan Belakangpadang ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu (4/12). Foto: BX/ist

Batamxinwen, Batam – Gerah aktor pembuang limbah minyak hitam (sludge oil) di perairan Belakangpadang tak kunjung terungkap, Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kepulauan Riau, akhirnya melaporkan kasus pencemaran lingkungan ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ketua DPD Pospera Kepulauan Riau Hazhary, mengatakan, POSPERA, melaporkan kejadian tersebut langsung ke kantor menteri LHK, di Jakarta, pada Rabu (4/11/2019).

“Kami menyerahkan Pelaporan Limbah Oil di perbatasan NKRI ke Dirjen Gakkum Kementerian LHK,” tegasnya.

Hazhary melanjutkan, pihaknya meminta aktor intelektual yang mengakibatkan pencemaran lingkungan laut itu ditemukan dan ditangkap. Sebab, dampak pencemaran berulang ini sudah tidak bisa ditolerir lagi.

Sebutnya, ada sekitar 200 boat atau sarana transportasi pengangkut penumpang antar-Pulau Belakangpadang, tak bisa beroperasi. Lalu yang lebih parah, ratusan rumah warga sekitar, katanya, juga terdampak, dan hampir 8 ton potensi hasil budi daya rumput laut warga setempat yang dibina oleh DPD Pospera Kepri, mengalami gagal panen.

“Hingga pagi hari pada pukul 07.00 WIB, limbah tersebut masih terbawa oleh arus laut. Dan sampai di Kelurahan Tanjungsari dan Sekanak Raya, Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam,” tuturnya dalam laporan tertulis yang, Rabu (4/12/2019).

Detail yang dia sebutkan, ada 10 keramba jaring apung yang menjadi sarana budi daya rumput laut milik 10 nelayan setempat yang baru memulai budi daya sekitar 3 minggu mengalami keruskan. Ratusan nelayan pancing pesisir yang biasa memancing di seputaran laut tersebut, papar Hazhary, juga tidak bisa mencari nafkah.

“Tangkap dan adili siapa pun pihak-pihak yang terlibat dalam pencemaran lingkungan tersebut,” tegasnya.

Ia tegas juga meminta adanya ganti rugi kepada warga setempat yang terdampak akibat pencemaran ini. Terutama, yang mengalami implikasi seperti nelayan budi daya rumput laut yang dibina oleh DPD Pospera Kepulauan Riau, sehingga mengalami gagal panen.

DPD Pospera Kepulauan Riau, lanjutnya, juga telah meminta seluruh instansi pengamanan dan pengawasan dari Polri, TNI, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Juga, dari Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Riau, untuk mengusut tuntas dugaan pencemaran lingkungan tersebut.

Terpisah, Kepala Penanganan Pengaduan Gakkum KLHK Benny Bastiawan saat dikonfirmasi, membenarkan pihaknya sudah menerima laporan yang dilayangkan Pospera tersebut.

Selain itu kata dia, dalam waktu dekat akan turun ke lapangan, guna segera menindaklanjuti laporan pencemaran yang tak berkesudahan itu.

“Sedang ditindaklanjuti, nanti pihak kami akan ke lokasi. Tapi kami pastikan akan ditangani,” ujar Benny Setiawan saat dihubungi, Rabu malam. (Bintang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here