Pemko Batam melalui Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam akhir tahun anggran 2018 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (21/3). Foto/BX/IST

BatamXinwen, Batam – Target penerimaan pendapatan dan pembiayaan Kota Batam pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp2.574.446.475.071,26. Namun, dari angka ini terealisasi sebesar Rp2.425.932.467.999,76 atau setara 106.03 persen.

Sedangkan target pendapatan daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2018 sebesar  Rp2.508.604.184.132,21 dengan realisasi sebesar Rp2.360.092.860.079,71 atau terealisasi sebesar 94,08 persen.

Target yang terdiri dari dari beberapa bagian di antaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan dana perimbangan ditargetkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

PAD ditargetkan sebesar Rp1.235.027.230.923,76 dengan realisasi sebesar Rp1.084.640.559.852,99 atau terealisasi sebesar 87,82 persen dari target.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad saat sidang paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Batam akhir tahun anggran 2018.

“Pendapatan dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp969.985.587.826,7 dengan realisasi sebesar Rp983.875.737.375,00 atau terealisasi sebesar 101,43 persen dari target. Target lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan Rp303.591.365.381,66 dengan realisasi sebesar Rp291.576.562.851,72 terealisasi sebesar 96,04 persen dari target,” kata Amsakar, Kamis (21/3/2019).

Secara umum, lanjut Amsakar, permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018, antara lain, pertama, penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi serta kebijakan Pemerintah Pusat.

Kedua, belum optimalnya penerimaan Dana Transfer khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan realisasinya sangat bergantung dari kinerja SKPD.

“Ketiga, penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) PPh 21, PPh 25 dan PPh 29 belum maksimal, hal ini disebabkan Badan Usaha yang memperoleh pekerjaan di wilayah Kota Batam tidak mempunyai NPWP yang terdaftar di Kota Batam. Keempat, penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Provinsi, realisasinya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan khusus untuk penerimaan air permukaan hanya terealisasi 4,5 persen,” ungkapnya.

Kelima, masih kata Amsakar, belum optimalnya pembayaran pajak dan retribusi oleh wajib pajak/ retribusi. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah melakukan berbagai upaya, antara lain, pertama berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk merumuskan dan menerapkan langkah-langkah kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam.

“Kedua mendorong SKPD berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian teknis agar dalam menyusun usulan program kegiatan disesuaikan dengan prioritas Kementerian terkait dan meningkatkan kinerja pelaksanaan program kegiatan sesuai juknis yang telah ditetapkan. Ketiga Pemko Batam menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh pemangku kepentingan yang memperoleh pekerjaan di Kota Batam agar mempunyai NPWP cabang Batam,” paparnya.

Ia menambahkan keempat meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi dapat terlaksana secara tepat waktu dan melakukan upaya agar realisasi Pajak Air Permukaan dapat disalurkan sesuai alokasi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Kelima, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD antara lain dengan cara penguatan SDM, basis data pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan, pengendalian, serta pelayanan.(fath)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here