Batamxinwen, Jakarta – Penerimaan pajak sepanjang 2019 yang lesu berdampak terhadap keuangan negara, sehingga menyebabkan risiko, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ia menilai skema penyaluran alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersifat final, kurang tepat dalam kondisi seperti itu.

Ia mencontohkan pada 2019, Dana Alokasi Umum (DAU) yang harus digelontorkan sebesar Rp 417,9 triliun. Angka tersebut sudah tidak bisa diubah lagi. Padahal, dari sisi penerimaan pajak yang ditargetkan Rp 1.577,6 triliun, hanya bisa terealisasi Rp 1.332,1 triliun. Dengan kondisi tersebut, kata dia, transfer ke daerah seharusnya juga turun.

“Namun, daerah itu tidak siap buat turun, siapnya naik,” kata Sri Mulyani saat rapat bersama DPD RI di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sri Mulyani mengungkapkan, kondisi tersebut membuat keuangan negara banyak mengalami risiko ke depannya, khususnya di sektor keuangan. Sebab, akan menjadi beban APBN.

“Daerah tetap tenang saja DAU final. Ini nanti kalau ke depan kan republik ini kita jaga sama-sama. Walaupun kami sebagai bendahara negara tetap melaksanakan tugas. Namun, ini makin banyak risiko,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyoroti adanya uang negara yang masih mengendap di rekening kas umum daerah.

Ia membeberkan sampai November 2019, ada Rp 186 triliun yang mengendap di rekening daerah.

Jumlah tersebut memang menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Meski begitu, Sri Mulyani tidak membeberkan daerah mana yang dimaksudnya.

“Bulan-bulan sebelumnya sampai Rp 220 triliun. Padahal setiap rupiah yang dibelanjakan itu bisa untuk meningkatkan kualitas daerah,” ujarnya.(*)

Sumber: kumparan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here