Pengacara Otto Hasibuan/BX/Foto: Republika.co.id

Batamxinwen, Jakarta – Kuasa hukum Djoko Soegiarto Tjandra, Otto Hasibuhan mempertanyakan penahanan yang dilakukan terhadap kliennya. Pasalnya, putusan Mahkamah Agung dalam peninjaun kembali (PK) pada 2009 tidak mencantumkan kalimat penahanan.

“Di dalam putusan PK itu hanya disebutkan Pak Djoko Tjandra dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun. Berarti sifatnya deklarator,” ujar Otto di Bareskrim Polri, Sabtu, 1 Agustus 2020.

Djoko juga harus membayar denda Rp15 juta serta mengembalikan Rp546 miliar yang ada di rekening Bank Bali kepada negara. Tidak ada putusan yang menyatakan terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali itu harus ditahan.

“Sekarang pertanyaan saya, kenapa dia ditahan? Atas amar putusan yang mana? Itu menjadi masalah hukum nih, apa boleh seseorang ditahan padahal dalam amar putusan tidak ada perintah menahan,” jelasnya.

Otto menekankan selama ia berkarier menjadi praktisi hukum, setiap putusan pengadilan harus mencantumkan secara jelas kalimat penahanan atau bebas. Ia mencontohkan apabila terpidana berada di luar tahanan diperintahkan agar ditahan. Sebaliknya apabila berada di dalam tahanan diperintahkan untuk dibebaskan.

“Di dalam KUHAP juga di dalam Pasal 193, kalau tidak salah itu jelas dinyatakan semua putusan-putusan hakim harus memuat itu. Kalau putusan bebas harus dilepaskan, kalau di luar (tahanan) dihukum maka harus ada perintah untuk ditahan,” bebernya.

Ia menunggu Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan klarifikasi terhadap penahanan kliennya. Kejagung menagahan Djoko di rumah tahanan (rutan) Salemba cabang Mabes Polri.

“Apakah kita harus mengajukan praperadilan, kita belum tahu. Yang pasti kita sedang mempertanyakan dasar penahanan,” ujarnya.

15 Tahun Kinerja KPK, 1.064 Koruptor Dieksekusi

Sumber: Medcom.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here