Pengawas Badan Usaha BP Batam Dibatalkan, Ini Uraian Ombudsman Kepri

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Paroha Patar Siadari ketika menyampaikan hasil investigasi KSOP Batam terkait masalah pemotongan kapal Acacia Nassau di Kantor Ombudsman Kepri, Batam, Selasa (16/3/2021)

Batamxinwen, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam baru-baru ini diketahui telah membatalkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam No 19 Tahun 2020 tentang pembentukan Pengawas Badan Usaha BP Batam, setelah sebelumnya sempat menuai polemik ditengah masyarakat.

Pembatalan Perka tersebut secara resmi dilakukan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi pada tanggal 27 Mei lalu melalui Perka No 9 tahun 2021 akan tetapi belum diumumkan kepada publik.

Hal ini diungkapkan oleh, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari melalui telekonpress, Senin (7/6/2021). “Resmi dibatalkan oleh Kepala BP tertanggal 27 Mei lalu melalui Perka Nomor 9 Tahun 2021. Hanya saja, pembatalan ini belum diumumkan,” ujarnya.

Lagat menilai, langkah yang telah diambil okeh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi dengan membatalkan Perka BP Batam No 19 tahun 2020 ini telah menjawab temuan Ombudsman Kepri terhadap kejanggalan-kejanggalan yang ada.

“Memang ada penyimpangan prosedur pembentukan Pengawas Badan Usaha dilingkungan BP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB/BP Batam). Kami apresiasi langkah Kepala BP Batam yang sudah menindaklanjuti temuan kami dan membatalkan Perka ini,” ungkapnya.

Adapun kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh pihaknya terhadap Perka No 19 tahun 2020 ini yaitu, Pertama, pembentukan Pengawas Badan Usaha sebagaimana diatur di Perka Nomor 19 tahun 2020, tidak dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) maupun dengan Dewan Kawasan PBPB Batam.

Padahal, menurut Lagat, ketentuan perundang-undangan, pada pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021, pasal 2E Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011, pasal 6 Peraturan Dewan Kawasan PBPB Batam Nomor 1 Tahun 2020, pasal 262 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Nomor 19 Tahun 2019 mensyaratkan keharusan konsultasi ke kementerian PAN-RB.

“Jadi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Regulasi di atas mengatur itu,” jelasnya.

Dengan tidak dikonsultasikannya dan tidak mendapatkan persetujuan dari Kementerian PAN-RB, Lagat mengatakan, maka Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Nomor 19 Tahun 2020 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas.

Selanjutnya, temuan kedua dari Ombudsman Kepri yakni pembuatan Perka Nomor 19 Tahun 2020 tidak adanya amanat dari undang-undang ataupun peraturan lainnya. Akan tetapi, merupakan bagian yang melengkapi Unit Badan Usaha sebagai konsekuensi dari dibentuknya Unit Usaha di BP Batam dengan benchmark kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit (RS) dan Dewan Pegawas BLU (Badan Layanan Umum).

Padahal, kata Lagat, sejumlah ketentuan perundang-Undangan wajib dipatuhi. Ketentuan ketentuan perundang-undangan itu antara lain pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019, pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021, pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012.

Lalu ada juga  pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/PMK.05/2016, pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2014, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Anggota Dewan Pengawas BP Batam, dan pasal 240 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB
Batam Nomor 19 Tahun 2019.

”Nah, pembentukan Perka Nomor 19 Tahun 2020 tidak memiliki tujuan pembentukan peraturan yang jelas, sebab fungsi pengawasan sudah ada dan telah diatur secara berjenjang melalui ketentuan perundangan. Sedangkan perka dimaksud tidak dilandasi dasar hukum yang jelas,” ungkap Lagat.

Selanjutnya, temuan ketiga kata dia, Pengawas Badan Usaha berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Nomor 19 Tahun 2020 merupakan struktur yang berada di luar organ BP Batam. Ini karena
Pengawas Badan Usaha bukan merupakan pegawai BP Batam, meskipun terdapat unsur BP Batam sebagaimana diatur di pasal 8 Peraturan Kepala BP Batam Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawas Badan Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan KPBPB Batam yang menyatakan, keanggotaan Pengawas Badan Usaha dapat berasal dari unsur: a. Badan Pengusahaan Batam; b. Profesional;dan/atau c. Perwakilan pelanggan Badan Usaha.

Lagat kemudian merujuk ketentuan perundang-undangan: pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021.  Pasal 2B Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5  Tahun 2011. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012, Pasal 14 Peraturan Dewan KPBPB Batam Nomor 1 Tahun 2020 dan  Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Nomor 4 Tahun 2010.

Ketentuan tersebut menyebutkan, pegawai Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang berstatus dipekerjakan atau diperbantukan dan non-Pegawai Negeri Sipil. Pegawai non-negeri sipil merupakan profesional yang dipekerjakan
secara tetap atau kontrak.

”Dengan ketentuan di atas, unsur pengawas dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Nomor 19 Tahun 2020 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan di atas,” terangnya.

Kemudian, temuan keempat atau yang terakhir yakni terkait dengan penjaringan calon Pengawas Badan Usaha dari berbagai unsur, tidak dibentuk tim penjaringan, namun dilakukan oleh Anggota 4, yaitu direktorat yang berada langsung di bawah Anggota 4.

“Mereka hanya melakukan pemeriksaan administrasi dari calon yang sebelumnya telah ditelusuri sendiri oleh Pimpinan Anggota Pengawas Badan Usaha dimana sejumlah anggota berlatar belakang pengurus partai politik,” bebernya.

Padahal, menurutnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, antara lain: pasal 9 huruf c dan huruf h, pasal 10 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam Nomor 19 Tahun 2020, Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 249 Tahun 2020 tentang dokumen surat pengunduran diri dari partai politik, melarang hal itu.

Lagat juga menyebutkan beberapa nama seperti Makmur, anggota Pengawas Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi BP Batam sebelumnya sebagai Dewan Pembina Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Lalu ada nama Horjani Hutagalung, anggota Pengawas Badan Usaha Pelabuhan sebelumnya sebagai Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Industri Kreatif DPW Partai NasDem.

Kemudian nama lainnya  Tjayadi sebelumnya sebagai Ketua Dewan Pakar DPW Partai NasDem.  Kemudian, Anasrudin, anggota Pengawas Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi BP Batam sebelumnya sebagai anggota Partai Gerindra Kota Batam.

Ada juga Sudirman Dianto, anggota Pengawas Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan BP Batam sebelumnya sebagai anggota DPC PKB Kota Batam. Selain itu, Syamsul Bahri Nasution, anggota Pengawas Badan Usaha Pelabuhan sebelumnya sebagai Dewan Pakar DPW Partai NasDem.

Iskandar Alamsyah, anggota Pengawas Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi BP Batam sebelumnya sebagai anggota DPD Partai Golkar Provinsi Kepri.

”Bahwa dengan ketentuan di atas, unsur pengawas tidak dilakukan dengan membentuk tim penjaringan tapi langsung ditunjuk oleh Pimpinan BP Batam sehingga penjaringan tidak transparan karena beberapa calon dimaksud merupakan kader politik, tim sukses, dan orang dekat Kepala BP Batam,” ungkapnya.

Selain itu, Lagat juga menunggu implementasi terkait pembatalan Perka Nomor 19 Tahun 2020 tersebut oleh BP Batam. Mulai dengan pengembalian fasilitas hingga gaji yang telah diterima pengurus Pengawas Badan Usaha tersebut.

”Kami juga sudah berkoordinasi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait pembatalan ini, agar KPK bisa mengawasi. Karena jika tak tindaklanjuti atau didiamkan, maka itu sudah korupsi. Jadi, untuk awal ini, permintaan kami untuk pembatalan sudah ditindaklanjuti,” kata Lagat.

Adapun empat badan usaha yang rencananya akan diawasi Pengawas Badan Usaha ini, di antaranya adalah Unit Kebandaraan, Kepelabuhanan, Rumah Sakit, dan Pelayanan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan Limbah. (Shafix)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here