Perluasan Patam Lestari, Ombudsman: Kalau Belum Terima HPL dari BP Batam, Ya Ilegal

Lagat Siadari, Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri.

Batamxinwen, Batam – Ombudsman Kepri mulai angkat bicara perihal perluasan Kampung Tua Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam  yang diketahui saat ini tidak memiliki izin.

Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Paroha Pattar Siadari mengatakan, apabila memang pihak pengembang sudah mendapatkan Alokasi Penggunaan Lahan (APL) berarti sudah tidak ada urusan ke DLHK Kepri lagi.

Lokasi penimbunan di Kampungtua Patam Lestari

“Kalau mereka belum mengantongi surat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) berarti ilegal. Pada prinsipnya, semua tanah di Batam ini HPL-nya baru dapat digunakan kalau sudah ada APL-nya yang dikelolah oleh BP Batam,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Senin (3/5/2021)

Apabila masih dalam tahap proses pengajuan HPL, kata Lagat, itu belum tuntas. Maka dari itu, apabila ada pihak yang telah melakukan pengelolaan lahan itu sudah ilegal

“Pokoknya, kalau belum menerima APL dari BP batam ya ilegal,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus penimbunan lahan untuk perluasan Kampung Tua Patam Lestari, Sekupang, Batam diketahui sudah dilimpahkan oleh DLH Kota Batam ke DLHK Kepri sejak tanggal 8 Maret 2021 lalu.

Dua bulan berlalu sejak surat tersebut dikirimkan oleh DLH Batam. Tapi, justru Kadis DLHK Kepri, Hendri mengaku masih belum menerima surat apa-apa mengenai permasalahan tersebut oleh DLH Kota Batam. (Muhammad Shafix)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here