Ini Kata Sari Dwi Mulyowati S.Ip, Caleg Partai Golkar

Batamxinwen, Batam – Sejak Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan atas uji materi terhadap Pasal 4 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018) lalu, yang menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu. Sehingga membolehkan mantan napi korupsi mencalonkan diri dalam pemilu legislatif mendatang, memunculkan usulan tentang perlunya pemberian tanda khusus di surat suara bagi mantan napi korupsi, Kamis (20/9).

Usulan datang dari presenter talk show Mata Najwa, Najwa Sihab. Dalam talk shownya yang bertema: Siapa Mau Pilih Koruptor ? di salah satu stasiun televisi swasta itu, Rabu(19/9) malam, Najwa mengusulkan untuk memberi tanda khusus pada surat suara bagi caleg mantan napi korupsi.

Ada tiga ilustrasi surat suara bagi bagi caleg mantan koruptor yang diusulkan
Najwa. dalam ilustrasi Pertama : Najwa mengilustrasi gambar jeruji untuk caleg
mantan koruptor.Kedua : caleg mantan napi kasus korupsi diilustrasikan memakai baju tahanan. Dan ilustrasi yang ketiga: adanya keterangan tertulis bahwa caleg tersebut adalah mantan koruptor.

Bagaimanaa pendapat para calon legislatif di Kota Batam terkait usulan surat suara itu?

Salah satu caleg perempuan dari Partai Golkar, Sari Dwi Mulyowati S.Ip, berpendapat bahwa dengan memberikan tanda khusus bagi caleg mantan koruptor, sama saja dengan mendeskriditkan atau membedakan hak seseorang untuk menjalankan haknya, yang secara konstitusi, pasal yang mengatur itu sudah diuji secara materi dan diputuskan oleh Mahkamah Agung, bahwa mantan koruptor berhak mencalonkan diri di pemilu legislatif.

“Pada dasarnya, kriteria wakil rakyat atau seorang pemimpin itu, dituntut untuk jujur, adil, bijaksana dan bebas dari sikap tercela lainnya. Tapi, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, saya ingin mengajak kita semua untuk saling memaafkan. Koruptor sudah menjalani hukuman pidana dan hukuman berupa efek sosial dalam kehidupannya. Dan itu sudah cukup berat. Tanda khusus bagi mantan koruptor di surat suara, sama artinya dengan menyebar luaskan kesalahan dan kejelekan seseorang kepada khalayak ramai. Itu sangat memalukan dalam pesta Demokrasi di negeri ini,” ujar Sarjana Hubungan Internasional jebolan Universitan Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jogjakarta ini.

Menurut caleg Dapil 6 asal Pulau
Belakangpadang ini, kini, masyarakat sudah jauh lebih cerdas dan bijak dalam memilih siapa legislator yang akan menjadi wakilnya.

Jadi, kekhawatiran terhadap mantan koruptor akan duduk sebagai wakil rakyat nanti, sehingga harus diberi tanda khusus pada surat suaranya, adalah hal yang berlebihan.

Enterpreneur yang terjun ke dunia politik karena ingin “menghidupkan” pulau kelahirannya, Belakangpadang, dari “mati suri” nya semangat kesejahteraan dalam berpendidikan dan etos kerja para pemuda pulaunya itu, yakin bahwa masyarakat sudah sangat mengenali figur caleg pilihannya terlebih dahulu sebelum memilih.

Tambahnya, hal utama yang harus dilakukan seseorang dalam menggunakan hak suaranya adalah mengenali siapa figur yang dipilihnya.

“Jika masyarakat tidak ingin wakil atau pemimpinya melakukan korupsi, ya jangan pilih koruptor. Kalau semua masyarakat punya pandangan yang sama tentang siapa wakil dan pemimpinnya, yaitu wakil dan pemimpin yang bersih, kita tidak perlu khawatir jika mantan koruptor ikut dalam pemilu legislatif, karena kemungkinannya untuk menang itu sangat kecil,” tutupnya. (jkf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here