(Tengah) Ketua Umum Persekutuan Gereja- gereja Indonesia Wilayah Kepri Odt. pinda Haminangan Harahap S.th dan Sekertaris Umum Pdt Agrioa Selly, M, Th usai konfrensi pers di Batamcentre, Sabtu (30/11). Foto: Bax/jkf

Batamxinwen, Batam – Ketua Umum Persekutuan Gereja- gereja Indonesia Wilayah Kepri, Pdt. pinda Haminangan Harahap S.th dan Sekertaris Umum Pdt Agrioa Selly, M, Th meminta pada semua pihak untuk tidak mempolitisir kasus siswa SMPN 21, Sagulung, yang tidal hormat pads Bendera merah Putih dan menyanyikan lagi Indonesia Raya.

“Kami mengimbau agar semua pihak melihat masalah ini secara teologi, bukan secara politis,” kata Pdt. Agripa Selly pada wartawan saat konfrensi pers yang digelar pada Sabtu (30/11) di Komplek Ruko Tri Nusa Jaya, Batamcentre.

Dalam konfrensi persnya itu, PGI Kepri dan Batam menyampaikan sembilan poin pernyataan sikapnya terkait masalah siswa SMPN 21 berinisial D dan W yang menolak hormat bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang menganut paham aliran kepercayaan Saksi-saksi Yehuwah.

Terkait masalah tersebut, PGI menyatakan tentang perlunya warga gereja tunduk dan taat pada pemerintah, karena diyakini tidal ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah.

“Dalam Roma 13:2 ditegaskan bahwa ‘barang siapa melawan pemerintah, is melawan ketetapan Allah, dan barang siapa melakukannya ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya’,” ujar Pdt Agripa Selly membacakan pernyataan sikap poin yang mendasar.

Selain itu, PGI juga menyatakan sikap tidak setuju dengan kelompok maupun golongan ataupun perorangan yang tidak mengakui Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika serta UUD 1945.

PGI jugs dengan sangat tegas menyatakan bahwa aliran kepercayaan Saksi-saksi Yehuwah tidak ada hubungannya dengan PGI.

“PGI jugs menolak dogma yangvdianut dan diyakini oleh Saksi-saksi Yehuwah. Diantaranya adalah pemahaman mereka yang menolak ajaran tritunggal,” ujarnya.

Namun, khususnya berkenaan dengan pemecatan dua siswa SMPN 21, D dan W, PGI menyayangkan sikap yang diambil oleh pihak sekolah itu.

“Pendidikan adalah hak Dari setiap anak. Karena mereka masih di bawah umur, tentu masih ada kemungkinan mereka kembali kepada pemahaman yang benar sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI,” tutup Pdt. Agripa Selly.(jkf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here