BatamXinwen, Medan – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahrera (PKS) bekukan kepengurusan DPW Sumut.
Pembekuan kepengurusan ini dinilai terjadi perpecahan atau faksi di tubuh partai besutan Mohamad Sohibul Iman.
Namun isu tersebut dibantah oleh Ketua DPP PKS Wilayah Daerah Sumut, Tifatul Sembiring. Dijelaskan sebagaimana diberitakan Tribun Medan pada Rabu (17/10), Tifatul menegaskan perombakan pengurus tersebut tidak terkait isu pecahnya PKS yang gencar di media sosial.
“Kebijakan ini diambil untuk penyegaran pengurus jelang Pemilu 2019 agar lebih dinamis dalam menghadapi kompetitor. Tidak ada yang meninggalkan dan ditinggalkan, tidak ada yang digusur dan menggusur, tidak ada yg diturunkan dan menurunkan. Para kader, anggap biasa sajalah, ” ujar Tifatul saat jumpa pers di di Hotel Madani, Medan, Rabu (17/10/2018) .
Menurut Tifatul, pelaksanaan perombakan pengurus tersebut, meski tidak dilakukan dalam Munaslub, namun sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART).
Baginya, pergantian pengurus bisa dilakukan setiap saat oleh DPP jika dinilai perlu.
Tifatul mengatakan perombakan tersebut dilakukan sebagai penyegaran mengingat Pilpres dan Pileg akan segera berlangsung.
Terkait tidak adanya pengurus lama yang hadir dalam acara tersebut, Tifatul menjawab, pihaknya telah mengundang seluruh pengurus untuk hadir namun banyak yang izin karena urusan yang lain.
“Saya imbau seluruh kader jaga ukhuwah Islamiyah, menghentikan info hoaks yang dapat memecahbelah kekompakan kita semua. Keputusan ini berlaku dan diharapkan semua unsur dapat menyesuaikan. Kami ucapkan terima kasih atas kerja DPW PKS Sumut sebelumnya,” tambahnya.
Tifatul menjelaskan, DPP PKS melalui surat keputusan yang ditandatangani oleh Presiden Partai M
Sohibul Iman dan Sekjend Mustafa Kamal menetapkan sususan pengurus baru.
Hariyanto sebagai Ketua Umum, Misno Adiansyahputra sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah, Ivantra Padang menjadi Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wilayah.
Herman Nafil didaulat sebagai Bendahara Umum Pengurus Wilayah, Dariantini MA menjadi Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah), Salman Alfarisi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah, Cecep Wiwaha menjadi Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah.
Usman Jakfar sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah, Kasman Marasakti Lubis,menjadi Sekretaris Dewan Syariah Wilayah.
“Dengan diumumkannya Surat Keputusan ini, maka posisi ketua DPW PKS Sumut M Hafez yang menjabat hampir dua periode diserahkan kepada Hariyanto, yang sebelumnya adalah sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Deliserdang,” tambahnya.
Menurut Tifatul, bahwa perombakan ini merupakan tour of duty biasa.
Ia juga menekankan pengurus pusat yang sah dan resmi terdaftar di Kemenkumham hanyalah PKS di bawah kepemimpinan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaff Al-Jufri dan Presiden PKS yang dinakhodai, Mohammad Sohibul Iman.
“Ibarat sebuah tim sepakbola, melihat komposisi materi pemain lawan yang makin canggih, maka pelatih merombak dan menurunkan pula pemain-pemain yang dianggap cocok, suatu saat, mungkin dirombak kembali,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Sumut terpilih, Hariyanto mengucapkan terima kasih atas amamah yang diberikan DPP PKS.
“Walaupun berat Insya Allah, dengan kesungguhan berjalan baik. Kita sadari, beberapa bulan ke depan, ini masa-masa perjuangan yang amat berat. Pemenangan Pilpres dan Pileg hanya beberapa bulan ke depan, amanah ini terasa berat, insya Allah dengan arahan pusat kita yakin,” katanya.
Menurut Hariyanto, PKS secara nasional menargetkan suara 12 persen dan 15 persen untuk wilayah Sumut. Dengan kerja-kerja dari pengurus baru, PKS optimis akan mampu memenuhi target tersebut.
Di Bali Pengurus DPW Ramai-ramai Mundur
Sebelumnya di Bali, para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Bali ramai-ramai mengundurkan diri dari kepengurusan maupun sebagai kader partai, Jumat (28/9/2018).
Mereka beramai-ramai mendatangi kantor PKS di Jalan Tukad Ho, Renon, Kota Denpasar, sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Seluruh Kader dan Pengurus PKS se-Bali Mengundurkan Diri” di halaman kantor.
Menurut Ketua Demisioner DPW PKS Bali Mudjiono, seluruh pengurus dan kader PKS mengundurkan diri kecewa terhadap keputusan DPP PKS yang dinilai tidak demokratis.
“Kami bersama jajaran DPW, Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD), kader inti, dan anggota PKS se-Bali menyatakan mundur dari jabatan struktural pengurus PKS dan meletakkan status sebagai kader dan anggota PKS yang kami tujukan kepada Ketua Majelis Syuro (KMS) selaku pimpinan tertinggi PKS dengan tembusan kepada presiden PKS,” ucap Mudjiono.
Foto aksi para pengurus dan kader Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bali seperti diunggah di akun Twitter milik Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, @Fahrihamzah. Para pengurus dan kader partai tersebut di Bali mengundurkan diri dari kepengurusan maupun kader partai, Jumat (28/9/2018).(dok Twitter)
Mudjiono mengatakan, paling tidak ada 4 alasan yang mendasari keputusan pengurus dan kader PKS se-Bali mengundurkan diri secara massal.
Dia lalu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali, khususnya atas dukungannya selama ini. Dia mohon maaf harus menempuh cara ini karena sudah tidak efektif lagi berjuang lewat PKS.
“Berpolitik adalah sarana menebar kebaikan dan berjuang untuk bangsa, negara, dan agama. Kami akan tetap berjuang menebar kebaikan bagi masyarakat Bali, tapi lewat perjuangan yang berbeda, tidak lagi di PKS,” ucapnya.
Mudjiono mengklaim, ada sekitar 4.600 kader dan pengurus di Bali yang loyal dan siap mengundurkan diri.
“Kader dan pengurus se-Bali berjumlah 4.600 orang. Jumlah ini yang kami ajak dan bisa digerakkan. Kalau melihat jumlah perolehan suara pada pemilu sebelumnya sebanyak 44.000 suara, ini berarti PKS di Pulau Dewata cukup besar. Namun dengan kebijakan dari DPP PKS, gerbong pemilih juga kami bebaskan. Belum ada instruksi kami akan mengarahkan ke mana pada pemilu mendatang,” katanya.(*/TM)