Pojok Opini: Demokrasi Mati di Tangan DPR

Demokrasi Mati di Tangan DPR

Kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang menjadi simbol demokrasi kini telah mati di tangan DPR. Hal ini ditandai dengan disahkannya Rancangan Undang –Undang tentang perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratn Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Revisi UU MD3).

Pada revisi UU MD3 tersebut terdapat beberapa pasal yang mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat, diantaranya pasal 73, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245.

Pada pasal 73 DPR akan menggunakan Kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa bahkan melakukan penyanderaan selama 30 hari . Padahal telah jelas bahwa Pemanggilan suatu pihak oleh DPR secara tekhnis merupakan putusan politik.

Sementara Kepolisian bekerja dalam ranah penegakan hukum. Sehingga ini merupakan suatu kekeliruan yang membuat polisi kehilangan identitasnya sebagai penegak hukum. Disisi lain rakyat akan dengan mudah dikriminalisasi dengan dalil tak mengindahkan panggilan DPR.

Padahal ketidakhadiran orang perseorangan bisa jadi merupakan salah satu bentuk kritik atas kinerja DPR yang selama ini di anggap buruk dan tidak memihak rakyat.

Pada Pasal 122 huruf (k) mengatur tentang kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal ini sangat berpotensi untuk membungkam suara demokrasi dengan ancaman pemidanaan. Karena MKD akan mengambil Langkah hukum dengan mempolisikan pelaku yang dianggap menghina Lembaga DPR.

Padahal mengenai pasal penghinaan merupakan suatu delik aduan sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Sehingga orang yang merasa dihinalah yang semestinya mengambil langkah hukum.

Pada pasal 245 di cantumkan Hak imunitas anggota DPR. Di pasal itu diatur anggota DPR yang bermasalah hukum tak bisa langsung dipanggil penegak hukum.

Penegak hukum harus meminta izin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Presiden RI. Pasal ini sebagai pembatasan kesetaraan di hadapan hukum serta hak atas akses pada pengadilan karena menunda proses yang harus dilakukan yang kemudian akan mempengaruhi dan melanggar hak korban atas keadilan.

Perlu di ingat bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana di atur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ”.

Adapun Hak imunitas pada parlemen itu perlu dalam rangka melindungi kebebasan, kewenangan, dan martabat parlemen wakil rakyat agar bisa melaksanakan fungsi-fungsinya secara bebas, tanpa rasa takut apa pun.

Namun bukan berarti hak imunitas ini dijadikan sebagai tameng untuk melindungi dan memberikan perlakuan khusus terhadap anggota DPR yang bermasalah hukum.

Menyikapi hal – hal tersebut, PKC PMII RIAU-KEPRI menganggap perlu untuk menyampaikan pokok – pokok sikap kami, sebagai berikut :

1. PKCPMII RIAU-KEPRI secara tegas menolak pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai – nilai demokrasi dalam revisi UU MD3. PKC PMII RIAU-KEPRI berpandangan bahwa setiap warga negara berhak memberikan kritiknya terhadap kinerja anggota dan lembaga DPR.

Adapun Ekspersi yang berbeda-beda dalam memberikan kritiknya tidak boleh dipandang sebagai bentuk penistaan terhadap anggota dan lembaga DPR, apalagi sampai dijerat dengan hukum.

2. PKCPMII RIAU-kepri mendesak kepada Presiden Republik Indonesia agar tidak menyetujui/ tidak menandatangani revisi UU MD3. Hal ini, Sebagai sikap politik presiden untuk tidak mendukung revisi UU MD3 sekaligus menjadi sikap keberpihakannya kepada rakyat.

3. PKC PMII RIAU -Kepri mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan PERPPU pengganti UU MD3.

4. PKCPMII RIAU-KEPRI senantiasa beristiqomah dalam memperjuangkan hak demokrasi warga Negara yang terancam oleh revisi UU MD3 dan akan melakukan Uji materi (Judicial review) atas pasal – pasal dimaksud ke mahkamah konstitusi melalui LBH PKC PMII RIAU-Kepri

5. PKC PMII RIAU-Kepri siap membela warga negara yang menjadi korban kriminalisasi revisi UU MD3 dalam memperjuangkan keadilan.

Demikian pokok – pokok sikap dan pandangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wallahul Muwafieq IlaaAqwamith Tharieq
Wassalamualaikum Wr. Wb

Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Riau – Kepulauan Riau
Masa Khidmat 2016-2018

EDY ASMARA
Biro Advokasi PKC PMII-RIAU KEPRI

 

NB:
-Ini adalah kolom opini, siapa saja bebas untuk mengirimkan opininya selama tidak mengandung  unsur SARA.
-Semua isi dalam penulisan Opini ini diluar tanggungjawab Redaksi BatamXinwen. Segala hal yang ditimbulkan setelah penerbitan opini ini, adalah tanggungjawab penulis sendiri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here