BatamXinwen, Batam – Segenap kalangan di Batam mengkritisi rencana penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. Jika diterapkan, secara perlahan industri akan mulai redup dan terjadi kenaikan harga pokok.

Presiden Direktur PT Satnusa Persada Tbk Abidin Hasibuan meyakini Batam akan jatuh terpuruk seiring rencana KEK. Padahal saat ini perekonomian Batam sudah mulai membaik dengan Free Trade Zone.

“Kondisi sekarang mulai membaik, apalagi setelah Presiden RI sudah mempercepat semua perizinan, jadi untuk apa diganti menjadi KEK, kenapa mesti diubah?” ujar Abidin, Jumat (25/5).

BX/Ilustrasi FTZ di Batam

Jika KEK diterapkan, tambahnya, dampaknya akan menimpa semua kalangan. Industri galangan kapal yang paling jadi korban.

“Industri yang ada di Batam itu 70 persen berada di luar kawasan industri, yang paling banyak mendapat dampak itu industri kapal, mereka tidak berada di kawasan industri, karena jika KEK diterapkan maka otomatis FTZ itu dihapuskan, jadi mau bagaimana mereka dapat bersaing,” jelasnya.

Fasilitas FTZ yang akan dihapuskan yaitu penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Abidin hal ini akan sangat berdampak bagi masyarakat, kebutuhan pokok akan menjadi mahal.

“Kalau begitu, nanti para buruh minta kenaikan gaji, jika sudah begini, terus-terus minta naik gaji, perusahaan mana yang akan bertahan, ini awal Batam akan menjadi hancur,” katanya.

Pakar hukum Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Batam Ampuan Situmeang mengatakan tidak ada ruang bagi KEK di Batam. Karena dalam UU nomor 30 tahun 2000 tentang FTZ disebutkan kawasan FTZ diterapkan selama 70 tahun.

“Sebenarnya sudah jelas bahwa tidak ada ruang bagi KEK di Batam,” ujar Ampuan.

Secara yuridis, Ampuan menyebutkan pembentukan KEK belum ada aturan hukum. Jika nanti hanya dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) maka kedudukan UU FTZ lebih kuat.

BX/Ilustrasi FTZ di Batam

Selain itu, Ia juga menegaskan jika KEK diterapkan di Batam maka tidak ada lagi FTZ. Kemudian setelah itu lalu lintas barang juga dapat dipertanyakan.

“Nanti barang yang masuk ke KEK bisa disebut impor, lalu yang keluar disebut ekspor, diluar KEK bagaimana karena FTZ sudah tidak ada lagi,” jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah akan mengajak para pengusaha di Batam untuk duduk bersama. Pasalnya para pengusaha protes dengan kebijakan pemerintahan mengenai diberlakukannya KEK di Batam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah akan melakukan komunikasi dengan para pengusaha dan asosiasi untuk menyelesaikan masalah perbedaan persepsi dengan para pengusaha di Batam.

“Nanti kita akan mengajak para pengusaha di Batam untuk membicarakan kebijakan ini,” ungkap Darmin Nasution, Kamis(24/5) lalu.

Soerya Respationo Ingin Dialog Bersama Gubernur

Ketua Tim FTZ Plus Plus (Revitalisasi dan Optimalisasi FTX Batam) Soerya Respationo menginginkan bertemu Gubernur Kepri Nurdin Basirun, guna membahas mengenai pembahasan polemik antara Free Trade Zone dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Soerya juga ingin bertemu dengan Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, Ketua DPRD Batam Nuryanto. Tim FTZ Plus Plus sebelumnya pada Rabu (23/5/2018) mengadakan rapat terbatas di Hotel Travelodge Batam.

“Rapat kemarin finaslisasi konsep dan surat ke Presiden, yang intinya strategi meningkatkan daya saing perdagangan dan ekonomi Batam untuk menarik investor dalam menghadapi persaingan ekonomi bebas dunia,” ujar Jadi Rajagukguk, Ketua Kadin Batam, yang ikut dalam rapat tersebut, Kamis (24/5/2018).

Jadi mengatakan, tim masih menunggu respons dari Gubernur Kepri. “Senin Tim diundang Ketua DPRD Kepri untuk diskusi dan mendengarkan aspirasi pengusaha,” ucapnya.

Jadi mengatakan, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai undangan rapat terbatas di Jakarta dari Kementeri Koordinasi Perekonomian RI.

“Tapi kita tahu itu jebakan Betman, jadi sepakat tak hadir,” ucap Jadi.
Menurut Jadi, undangan tersebut membahas mengenai transformasi FTZ. Harusnya, agenda yang tepat adalah penerapan instrumen ekonomi yang tepat di Batam, FTZ atau KEK.

BX/Ilustrasi FTZ di Batam

Sementara itu Soerya Respationo usai rapat tersebut menuturkan akan menggelar dialog khusus dengan pemangku kepentingan di Batam seperti Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, Ketua DPRD Kepri, dan Ketua DPRD Batam.

Ia tak ingin masyarakat kebingungan dengan isu antara FTZ dan KEK ini yang terus menggelinding bak bola salju.

Hadir dalam rapat tersebut, Presdir PT Sat Nusapersada Tbk Abidin Hasibuan, Pakar Hukum Ampuan Situmeang, Ketua Apindo Kepri Ir Cahya, Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk, Ketua Kadin Kepri Ahmad Ma’ruf Maulana, dan sejumlah pentolan pengusaha lainnya.

Soerya dalam kesempatan itu menambahkan, tim tengah mempersiapkan kajian-kajian hukum dan lainnya untuk bahan dikusi nantinya.

Menurut Soerya nantinya baru akan jelas bagaimana nantinya, apakah FTZ lebih bermanfaat dan KEK merugikan.(*/berbagai sumber)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here