Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRdD Kota Batam terkait Portal Parkir di Pasar Segar Kawasan Sukajadi. Foto : Bintang/BX

Batamxinwen, Batam – Pemasangan portal parkir berbayar di kawasan Pasar Segar dan Dermaga (Khazanah Plaza) Sukajadi, Batam, diprotes. Selain dirasa merugikan omset dan mengganggu kenyamanan pengunjung, warga penghuni kawasan juga merasa portal tersebut cacat secara hukum dan perizinan soal parkir khusus.

“Dalam surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJD) antara konsumen dan penjual itu jelas, kalau produk yang ditawarkan termasuk disitu adalah parkir yang gratis,” tegas Jacoubus, Kuasa Hukum warga dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) penolakan parkir khusus di ruang rapat Komisi II DPRD Kota Batam, Jum’at (11/10/2019).

Dimana artinya kata Jacob, bila tetap dipaksakan untuk diterapkan portal itu oleh PT Wahana Karya Cemerlang (WKC) sebagai pihak penjual berarti telah melanggar kesepakatan PPJD dan telah melawan hukum. “Jika tuntutan warga dermaga Sukajadi soal parkir khusus itu tidak menemui kesepakatan dalam RDP hari ini kita akan mengambil jalur hukum,” tegas Jacoub lagi.

Kuasa Direksi BSA Land – PT.Wahana Karya Cemerlang, Taruli Habeahan mendengar itu tetap bersikeras bahwa pihaknya sebagai pengelola kawasan Komplek Pasar Segar dan Dermaga Sukajadi pada tanggal 1 Oktober 2015 lalu mengatakan keberadaan pengelolaan parkir profesional ini penting, supaya investasi bisnis disitu bisa terus bertumbuh.

Dia menyayangkan, dengan adanya pengelolaan parkir profesional yang jauh lebih baik ini malah ditanggapin tidak baik oleh segelintir orang.

“Ini demi kepentingan bersama, pengendara dengan adanya parkir khusus inu tidak perlu khawatir lagi jika ada kendaraan yang hilang seperti hari sebelumnya, sudah diasuransikan, kenapa ditolak?,” kata Taruli

Dalam kesempatan yang sama, Yusuf salah seorang warga kawasan juga menanyakan perihal izin parkir khusus yang dikeluarkan Dinas Perhubungan, yang dia katakan cacat dalam banyak syarat dan belum terpenuhi oleh penyelenggara.

Dia memaparkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggara dan retribusi parkir yang mencatat bahwa setiap penyelenggara parkir harus memenuhi standart teknis yaitu seperti parkir khusus disabilitas, gedung parkir, taman parkir dan/atau tempat sebagai kegiatan parkir tersendiri.

“Saya belum paham betul soal Perda Nomor 3 tahun 2018 ini, hanya membaca saja. Mungkin Bapak Dishub bisa koreksi jika saya salah,” kata Yusuf disambut tepuk tangan seisi ruangan.

Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam, Alexander Banik yang hadir pada rapat itu terlihat sama sekali tidak membantah perkataan Yusuf. Namun, sebelumnya dia sempat mengatakan “Bahwa berdasarkan permohonan persyaratannya kami rasa sudah cukup, secara legal standingnya kami harus mengeluarkan izin karena memenuhi syarat,” kata Alexander Banik.

Menanggapi hal itu, Udin P Sialoho anggota DPRD Kota Batam Komisi II mengatakan bahwa seharusnya pihak penyelenggara melakukan sosialisasi jangka panjang untuk menghindari polemik ini dan lebih bijak mendengar masyarakatnya yang menolak.

Edward Grando, Ketua Komisi II setelah mendengar semua pemaparan itu memutuskan dan akan kembali mengagendakan rapat khusus menegenai permasalah perizinan ini bersama Dishub dan BPM selaku pemberi rekomendasi dan perizinan. (Bintang)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here